REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mabes TNI Angkatan Darat untuk pertama kalinya akan merekrut 16 orang taruni yang dididik di Akademi Militer (Akmil) TNI AD dalam pembukaan pendaftaran yang dilakukan sejak awal tahun 2013 ini.
"Pada tahun ini, untuk Taruna Akmil kami terima 192 peserta. Dari pria kami menerima 176 orang, sementara Taruni, untuk pertama kali, 16 orang," kata Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Pramono Edhie Wibowo, saat jumpa pers di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, untuk penerimaan Taruni sebutan calon perwira TNI AD perempuan merupakan upaya TNI AD dalam kesetaraan gender. Mereka akan dididik bersama dengan para taruna pria, di tempat dan dengan mata pelajaran yang sama.
"Mereka dididik di kampus yang sama, namun di tempat tidur yang berbeda," katanya.
Pramono pun mengidam-idamkan lulusan akmil itu akan menjadi "fighter" helikopter TNI AD. Itu bisa dan boleh," jelas Pramono.
Penerimaan calon perwira perempuan berbarengan dengan calon tentara TNI AD dari jalur kesarjanaan sebanyak 66 kursi. Lowongan dibuka bagi sarjana di berbagai bidang seperti kedokteran, insinyur, dan psikologi.
Untuk level bintara/tamtama, dibuka pendaftaran sekitar 10.000 orang, yang disiapkan untuk mengisi posisi sekitar 10.000 prajurit TNI yang akan pensiun tahun depan.
"Setiap tahun TNI AD memensiunkan 10.000 orang. Maka pengisiannya pun sekitar 10.000. Kami wajib mempertahankan jumlah personil," kata Pramono seraya mengatakan di setiap kodim, korem dan kodam di seluruh Indonesia dibuka pendaftaran bintara dan tamtama.
Oleh karena itu, KSAD mengajak para pemuda dan pemudi yang punya jiwa nasionalisme, ingin membantu negara ini untuk bergabung dengan TNI AD.
Ia menegaskan, mendaftar menjadi tentara, apapun pangkatnya, baik tamtama, bintara ataupun perwira tidak dipungut bayaran. Bagi mereka yang lulus dan diterima, sesungguhnya lulus secara pribadi.
"Masyarakat yang diminta uang pelicin dalam perekrutan prajurit, diharapkan langsung lapor. Pasti kami hukum, apapun pangkatnya," tegas Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika