Kamis 19 Dec 2013 12:38 WIB

Sri Edi Swasono dan Ciptaningsih Utaryo Raih HB IX Award

Rep: yulianingsih/ Red: Taufik Rachman
Sri Edi Swasono
Sri Edi Swasono

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan anugerah Hamengkubuwono IX Award kepada dua tokoh bangsa Indonesia di dies natalis ke 64 tahun ini.

Kedua tokoh Indonesia yaitu Guru Besar UI Sri Edi Swasono dan Ciptaningsih Utaryo. Anugerah HB IX Award ini akan diberikan pada kedua tokoh ini di Pagelaran Kraton Yogyakarta, Kamis (19/12) malam ini.

Sri Edi Swasono memperoleh HB IX Award di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan Ciptaningsih Utaryo dibidang kemanusiaan.

Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) UGM, Sofyan Effendi mengatakan, Sri Edi Swasono merupakan guru besar yang konsisten memperjuangkan Pasal 33 UUD 1945 yang isinya ekonomi Indonesia bukan pasar liberal tetapi ekonomi yang mensejahterakan.

"Yang oleh para pelaksananya sejak Orde baru tidak mau dipahami sehingga kita hanya penumpang yang dikendarai joki dari luar. Jokinya itu adalah WTO dan celakanya pemerintah menggebu-gebu mendukung WTO. Kita bangsa yang merdeka tetapi kita tidak berdaulat," katanya.

Sri Edi Swasono, kata Sofyan merupakan tokoh yang tak berhenti mengingatkan pemerintah untuk kembali menerapkan pasal 33 UUD 1945.

Sri Edi Swasono sendiri akan dalam kesempatan itu mengatakan, ambruknya ekonomi Amerika pada 2008 karena kesalahan teori ekonomi. Padahal di Amerika sendiri banyak peraih nobel dibidang ekonomi. Karena itulah pada pidato penghargaan HB IX Award dirinya menyampaikan pidato terkait kesalahan teori ekonomi ini.

"Mari kita benahi teori ekonomi. Kalau teorinya salah maka prakteknya juga salah.Kita ini menghabiskan waktu seolah-olah teori yang berlaku seperti pendulum diantara ekonomi kerakyatan dan kapitalis," ujarnya.

Selama ini katanya, teori ekonomi yang berlaku justru memiskinkan pemikiran manusia. Pasalnya teori yang berlaku adalah yang paling baik itu untungnya maksimal. "Ini yang mengakibatkan negara menjual kemerdekaan dan kedaulatannya," katanya.

Sebab kata dia, di Indonesia secara hukum adalah daulat rakyat tetapi secara praktek ternyata daulat pasar. "Ini proses aboriginisasi, harus ada yang memperingatkan antara lain dengan khas kita melalui intelektualitas," tandasnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement