REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh membantah dirinya telah mengintervensi Konvensi Rakyat yang digelar di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Nuh menegaskan, dirinya tak pernah membuat surat edaran, intervensi, atau bentuk lainnya terhadap rencana Konvensi Rakyat itu.

“Tentang kegiatan politik di kampus semacam itu, saya menyerahkan ke kampus masing-masing. Ini bagian dari bentuk otonomi kampus. Kampus sudah dewasa dan matang untuk menentukan mana yang baik atau mana yang patut dilakukan, dan sebaliknya,” kata dia kepada Republika,Sabtu (4/1).

Ia mempersilakan Unair menyelenggarakan Konvensi Rakyat itu. “Jika memang konvensi rakyat mau dilakukan di Unair, ya silakan. Mereka yang bisa memutuskan,” tambahnya.

Nuh menambahkan, konvensi itu baik sebagai bahan pertimbangan dari proses pendidikan politik. Ia berharap, konvensi itu dilakukan dengan baik dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kandidat capres melalui konvensi itu.

Sebelumnya, debat bakal calon presiden (capres) yang akan digelar melalui Konvensi Rakyat dipindahkan dari Unair ke sebuah hotel di Surabaya. Panitia Komite Capres Konvensi Rakyat, Rommi Fibri mengatakan, pemindahan itu dilakukan karena Mendikbud Mohammad Nuh melarang Unair dan Universitas Sumatra Utara (USU) Medan sebagai tempat penyelenggaraan debat publik konvensi itu.

Bahkan, salah seorang bakal calon peserta dalam konvensi ini, Prof Sofjan Siregar turut menyesalkan soal tudingan adanya intervensi itu. "Cara seperti ini betul betul mencoreng demokrasi di era SBY yang berorientasi keadaban akibat inkonsistensi Mendikbud-nya dan hal ini juga memberikan gambaran seakan akan demokrasi mau diinjak-injak," ujar Prof Dr Sofjan Siregar, bakal calon presiden Konvensi Rakyat, sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat (3/1).

Ikuti Whatsapp Channel Republika