REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Edy Suandi Hamid, mengimbau agar Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tetap menyiapkan akreditasi institusi. Meskipun penerapan kewajiban akreditasi hampir pasti akan ditunda.

"PTS diharapkan tetap memulai menyiapkan akreditasinya karena substansi standar yang ada adalah bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik,” kata Edy Suandi Hamid pada pembukaan Pelatihan dan Praktik Penyiapan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) yang digelar oleh APTISI bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) di Lombok, NTB, Kamis (23/1).

Dijelaskan Edy, pada 2014, AIPT yang diamanahkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 merupakan keniscayaan yang dihadapi setiap penyedia jasa pendidikan tinggi di Indonesia. Meski kewajiban ini sering mendapat sorotan karena dinilai kurang realistis, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta tetap harus segera berbenah untuk mengejar akreditasi.

Salah satu poin krusial dalam kebijakan AIPT adalah kewajiban bagi perguruan tinggi untuk mengantongi akreditasi baik secara institusi atau program studi pada Agustus 2014. Apabila hal ini tidak terpenuhi maka gelar akademis yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tersebut dapat dianggap tidak sah yang tentu saja membawa kerugian besar baik bagi perguruan tinggi maupun para lulusannya.

Pelatihan ini diikuti 104 peserta dari 54 perwakilan beragam perguruan tinggi berbagai wilayah di Indonesia. Mereka berasal dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara hingga Papua Barat.

Berbagai perguruan tinggi tersebut ada yang baru memulai, ada yang sudah memulai maupun sudah akan mengajukan akreditasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika