REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Edy Suandi Hamid, mengatakan Aptisi harus konsiten untuk menjaga independensi dan tidak terjebak pada politik praktis. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aptisi.
Lebih lanjut Edy mengatakan meskipun Aptisi memberikan pendidikan politik pada mahasiswa dan masyarakat, namun Aptisi tidak boleh secara langsung terlibat politik praktis, di antaranya dengan menyatakan dukungan atau menggerakan mahasiswa dan masyarakat untuk memilih tokoh atau partai tertentu.
"Aptisi dapat memberikan pendidikan politik dengan cara memberikan ruang kepada semua calon pemimpin untuk berbicara di kampus-kampus atau dengan menentukan apa saja kriteria pimpinan ideal. Sedangkan yang menentukan pilihan diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa dan masyarakat," kata Edy pada Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) ke-5 Aptisi di Yogyakarta, Kamis (20/2)
RPPP ini dihadiri sejumlah duta besar dari negara sahabat, Rektor Universitas Tasmania Australia, perwakilan Xiaozhuang University, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan tamu undangan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika