REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) harus konsiten menjaga independensi dan tidak terjebak pada politik praktis. Sesuai dengan pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APTISI.

Demikian dijelaskan Ketua Umum APTISI, Edy Suandi Hamid pada Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) ke 5 APTISI di Yogyakarta, Kamis (20/2).

RPPP APTISI dihadiri sejumlah duta besar dari negara sahabat, Rektor Universitas Tasmania Australia, perwakilan Xiaozhuang University, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan tamu undangan lainnya.

Lebih lanjut Edy mengatakan meskipun APTISI memberikan pendidikan politik pada mahasiswa dan masyarakat, namun APTISI tidak boleh secara langsung terlibat politik praktis.

Edy Suandi Hamid mencontohkan salah satunya dengan menyatakan dukungan atau menggerakkan mahasiswa dan masyarakat memilih tokoh atau partai tertentu.

Menurut Edy, APTISI dapat memberikan pendidikan politik dengan cara memberikan ruang kepada semua calon pemimpin untuk berbicara di kampus-kampus.

Tidak hanya itu, APTISI juga bisa menentukan apa saja kriteria pimpinan ideal. ''Sedangkan yang menentukan pilihan diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa dan masyarakat," ungkap Edy menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika