REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir berjanji menghapus dikotomi yang muncul antara perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

"Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi paham ada kelemahan yang harus diatasi bersama. Untuk itu dalam lima tahun ke depan, untuk perguruan tinggi khususnya, kita hapuskan dikotomi antara PTN dan PTS," kata M Nasir dalam dialog bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Jakarta, Kamis (8/1).

Dia menyebutkan, perlunya rekonstruksi di Dikti. "Kita perlu hadapi rekonstruski di Dikti, pertama hilangkan dikotonmi negeri dan swasta dengan membangun hubungan baik antara keduanya dalam satu forum."

Menurut dia, memang perlu dicari cara terbaik menyelesaikan persoalan-persoalan di PTS. Intinya yang harus dicapai adalah bagaimana Dikti dapat mencapai kualitas baik di hadapan negara-negara luar, termasuk ke negara tetangga.

Salah satu hal yang membuat adanya perbedaan antara PTN dengan PTS adanya Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang, menurut dia, akan digantikan dengan Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLPT) yang nantinya berfungsi melayani baik PTN maupun PTS.

Selama ini, lanjutnya, adanya dikotomi antara PTN dan PTS juga dikarenakan kurangnya informasi yang membuat jarak antara yang negeri dan swasta.

"Ini yang jadinya muncul banyak protes karena informasi tidak sampai ke swasta. Misalnya, untuk peningkatan sumber daya manusia sebenarnya swasta pun dibiayai pendidikan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan ini tidak terinformasi dengan baik," ujar mantan rektor Undip Semarang tersebut.

Ia berharap dengan adanya LLPT tersebut dapat menjadi solusi permasalahan-permasalah yang muncul antara Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Tujuan akhirnya bagamana kedua perguruan tinggi dapat menaikkan kualitas.

LLPT akan bertugas melakukan pembinaan pula untuk PTS. "Pembentukannya bisa 2015 atau 2016. Kami akan buat satu format dengan izin dari Menteri PAN tentunya, di dalamnya akan terdiri dari kementerian dan juga swasta sehingga layanan didorong semakin baik."

Ikuti Whatsapp Channel Republika