REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Institute Kesenian Jakarta (IKJ) membutuhkan pembiayaan yang cukup dari Pemerintah Provinsi. Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budhiman mengatakan IKJ merupakan aset milik pemerintah dan kewajiban pemerintah untuk membiayainya.Dengan reputasi yang sangat bagus, menurut dia menjadi kesempatan bagi DKI untuk terus memelihara aset pendidikan ini.

"IKJ itu luar biasa, reputasinya sudah top abis dan itu punya DKI. Pemerintah harus konsekuen, bahwa ini asetnya DKI yang perlu dibiayai. Nah biaya ini adalah investasi, bukan barang hilang," tutur Arie di Balai Kota, Senin (23/2).

Menurut dia, pembiayaan yang diberikan bisa berupa sarana prasarana dan operasional. Selain itu Ia mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan investasi SDM dibidang industri kreatif. Selama ini DKI sudah membiayai IKJ dengan dana hibah. Namun skema hibah terbatas dan tidak terus menerus. 

Sementara menurut Arie, kebutuhan IKJ tersebut meningkat semakin besar. DKI sebagai pemilik IKJ harus turut menyumbang pembiayaan tetap. Dia mengatakan tugas Unit Pelaksana Teknis adalah memelihara dan bertanggung terhadap keberlangsungan aset DKI. Selain itu mereka juga harus memfasilitasi institusi yang ada di Taman Ismail Marzuki, termasuk IKJ. Tapi bukan dalam rangka mengintervensi rektor dan Ketua Dewan Kesenian Jakarta.