REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menilai penyelenggaraan pendidikan di Universitas Airlangga kampus Banyuwangi, Jawa Timur, telah memenuhi standar.
"Kami melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Hasil evaluasi kami, keberadaan Unair Banyuwangi sudah memenuhi standar Dikti," kata Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristek dan Dikti Dr Ir Patdono Suwignyo sebagaimana dikutip keterangan tertulis Pemkab Banyuwangi di Banyuwangi, Sabtu.
Bahkan, Patdono menilai mutu Unair pendidikan di luar domisili (PDD) Banyuwangi mutunya tergolong bagus, mulai dari proses penyelenggaraan pembelajaran, bangunan fisik, hingga administrasi kemahasiswaan.
Ia juga mengatakan, dirinya melakukan monitoring untuk mengecek semua aspek penyelenggaraan Unair Banyuwangi yang telah berjalan dalam dua tahun terakhir.
Menurut Patdono, setiap kampus PDD akan selalu dievaluasi dan dimonitor oleh kementeriannya. Jika belum sesuai mutu yang ditetapkan oleh Kemristek Dikti, maka tidak bisa diteruskan izinnya.
"Unair PDD Banyuwangi untuk semua aspeknya telah memenuhi kualifikasi," tutur dia.
Dia mencontohkan, untuk rasio dosen dan mahasiswa, Unair Banyuwangi sudah sangat ideal. Normalnya, rasio dosen dan mahasiswa untuk program studi (prodi) eksakta 1 : 30, dan prodi sosial perbandinganya 1 : 40.
"Unair Banyuwangi ini kan mahasiswa ada sekitar 300 dari dua angkatan. Sementara dosennya ada 30 orang. Berarti rasionya 1 : 9. Rasio ini sangat bagus. Tidak ada PDD kampus lain yang lebih bagus dari PDD Unair Banyuwangi untuk saat ini," tukas Patdono.
Selain mengevaluasi jumlah dosen, Kementerian Ristek dan Dikti juga memonitor proses pembelajaran mahasiswa di kelas-kelas untuk memastikan prosesnya sama dengan yang ada di kampus utama, yaitu Unair Surabaya.
"Kami akan mendukung pengembangan PDD Unair Banyuwangi ini. Saya akan terus 'support' dan mendukung perluasan prodi hingga Unair Banyuwangi ini benar-benar berdiri sendiri," ujar Patdono.
Direktur Unair Banyuwangi Tjitjik Tjahjandarie PhD menambahkan, kualitas proses rekrutmen mahasiswa hingga kelengkapan penyelenggaraan pendidikan di kampusnya terus ditingkatkan.
Ia menegaskan bahwa secara adminitrasi dan proses akamedmik Unair Banyuwangi terintegrasi langsung dengan Unair Surabaya. Sehingga kehadiran mahasiswa pun bisa dicek secara otomatis. Proses pembelajaran pun terstandardisasi dengan kampus utama.
"Tidak ada bedanya antara Uniar Banyuwangi dan Surabaya. Ini bukan 'second class', tetapi Unair yang berstandar sama dengan kampus utama. Kami sudah 'all out' untuk memastikan penyelenggaraan PDD Unair di Banyuwangi semakin berkualitas, termasuk rekrutmen mahasiswa melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri," imbuh Tjitjik.
Sejak berdiri Maret 2014 lalu, PDD Unair Banyuwangi menempati lahan pinjam yang cukup memadai dan fasilitas yang lengkap. Di antaranya, ada ruang kelas, laboratorium dan ruang baca serta sarana olahraga dan aula. Ada empat prodi Unair Banyuwangi ini, yaitu Akuntansi, Budi daya Perairan, Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Hewan.
"Sementara ini kampus Unair Banyuwangi masih pinjam lahan, tetapi untuk perkembangan ke depan telah disiapkan lahan seluas 30 - 50 hektare," ujar Tjitjik.
Sementara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menambahkan, keberadaan Unair Banyuwangi diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM, sekaligus menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu alternatif tempat menempuh pendidikan tinggi bagi mahasiswa seluruh Indonesia.
"Dengan kehadiran mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk kuliah di Unair Banyuwangi diharapkan bisa menggerakkan perekonomian lokal," kata Anas.
Kehadiran Unair Banyuwangi juga diharapkan bisa membantu penyelesaian berbagai problem di masyarakat dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Ke depan kami ingin Unair mengembangkan prodi yang lebih banyak. Salah satunya dibukanya fakultas kedokteran. Untuk perluasan kampus, sementara kami telah mengganggarkan Rp5 miliar untuk pembangunan ruang kelas dan kelengkapan lainnya di samping bangunan yang sekarang," tambah Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika