REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Presiden Joko Widodo mendorong perguruan tinggi melakukan hilirisasi riset untuk membantu menjawab kebutuhan rakyat di era yang serba kompetitif.
"Hilirisasi riset harus dilakukan agar riset perguruan tinggi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat," kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia (FRI) 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta, Jumat malam.
Di hadapan ratusan rektor, Presiden Jokowi mengatakan perguruan tinggi melalui hasil risetnya harus dapat berkontribusi untuk pembangunan lingkungan sekitarnya, bukan hanya untuk internal kampus sendiri.
Menurut Jokowi, guna menunjang pengembangan dan implementasi risetnya, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan pemerintah maupun swasta.
Ia mencontohkan, pengembangan biofuel misalnya, dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan demikian penemuan atau hasil riset tersebut dapat secara optimal dirasakan oleh masyarakat.
"Banyak cara bisa kita lakukan asal riset itu kongkrit bagi rakyat," kata dia.
Perguruan tinggi, kata dia, juga harus memperbaiki manajemen pengelolaan kampus secara berkelanjutan serta mampu mencari pendanaan secara kreatif.
"Di era persaingan ini kita beradu cepat dengan negara lain," kata dia.
Menurut Jokowi, banyak hasil riset perguruan tinggi yang saat ini dinantikan oleh daerah tertinggal dan terpencil.
Perguruan tinggi, lanjut dia, juga dapat memberikan pendampingan serta membantu memperbaiki manajemen pengelolaan daerah agar mampu meningkatkan daya saing, serta produktivitas masyarakatnya.
Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia (FRI) dilaksanakan mulai 29-30 Januari 2016. Dalam rangkaian acara itu juga akan digelar Konvensi Kampus XII dan Temu Tahunan XVIII.
Selain dihadiri Presiden Joko Widodo, dalam pembukaan itu juga hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menristek Dikti M Nasir, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Ikuti Whatsapp Channel Republika