REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) UGM melakukan aksi damai di Balairung UGM pada Rabu (2/3). Mereka menuntut pencairan tunjangan kinerja (Tukin) yang sudah satu setengah tahun tidak dicairkan.
Ketua Forum Tenaga Kependidikan (Tendik) UGM, Basuki Rachmad mengatakan, selama ini Rektor dan pejabat tinggi UGM tidak pernah menjelaskan alasan mengapa Tukin tidak dicairkan. Padahal, dana tersebut merupakan hak PNS di lingkungan perguruan tinggi.
"Maka itu, hari ini kami menyatakan sikap secara damai. Agar apa yang kami tuntut segera direalisasikan," kata Basuki. Adapun tuntutan para pegawai meliputi penjelasan Rektor UGM terkait pencairan Tukin dan memperjuangkan dana Tukin pada penerintah pusat. Menurutnya, jika selama satu bulan Rektor tidak berhasil memperjuangkan dana tersebut, pegawai UGM akan menggelar aksi yang lebih besar.
Koordinator aksi PNS UGM, Kelik Sumarwanto menjelaskan, pencairan Tukin macet sejak 2014. Nilainya minimal mencapai Rp 1,5 - 3 juta per orang per bulan. Adapun jumlah tenaga kependidikan di UGM sekarang sekitar dua ribu orang.
"Kami tidak curiga pada pimpinan, tapi kami punya harapan atas hak kami," kata pria yang sudah bekerja di UGM selama 31 tahun itu. Ia menegaskan, PNS UGM tidak menuntut banyak hal, kecuali kejelasan akan nasib Tukin yang harusnya mereka terima berdasarkan PP 88 tahun 2013.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif UGM, Gugup Kismono mengemukakan, persoalan Tukin sebenarnya bermuara di pemerintah pusat. Maka itu, seharusnya pegawai menuntut hal tersebut di Jakarta. Bukan ke pihak UGM. Sebab, jajaran pejabat tinggi UGM sendiri sudah berusaha mati-matian untuk memperjuangkan hal tersebut.
Guna menindaklanjuti masalah ini, pihak Rektorat akan membentuk satuan tugas khusus (Satgas) untuk memperjuangkan hak-hak PNS UGM ke pemerintah pusat. "Kita harus kompak. Kami bukannya tidak peduli. Tapi memang perlu langkah khusus untuk menindaklanjuti hal ini. Mohon bapak dan ibu bersabar," kata Gugup.
Salah satu PNS Sekolah Vokasi UGM, Affandi mengaku belum sepenuhnya puas dengan penjelasan pihak pimpinan universitas. Namun, dengan penjelasan tersebut, ia dan kawan-kawan jadi mengetahui penyebab belum cairnya Tukin. "Kita sekarang paham. Ternyata Rektor sudah perjuangkan hal ini. Tapi ternyata di pusat, dananya masih sekedar pagu anggaran. Belum bisa dicairkan," kata pria yang sudah bekerja di UGM sejak 1988 itu.
Meski begitu, ia mengatakan, pencairan Tukin harus tetap diperjuangkan sampai pegawai menerimanya dalam jumlah yang utuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika