REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Sejumlah mahasiswa dan dosen Universitas Cenderawasi memprotes  kebijakan moratorium dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini diungkapkan mereka secara bergantian saaat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memberikan kuliah umum di kampus itu.

"Tidak ada penerimaan dosen lagi selama lima tahun ini," kata Dosen Ekonomi Uncen, Ferdinan Risamasu saat kuliah umum ihwal 'Peranan IPTEK dalam Tingkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Senin (18/4). 

Secara keseluruhan rasio mahasiswa dan dosen memang cukup tapi tidak jika dilihat per program studi. Menurut dia, terdapat program studi yang dosennya pun sangat terbatas.

Rektor Uncen, Onesimus Sahuleka menjelaskan jumlah mahasiswa Uncen sebanyak 15 ribu. Sementara dosen, baik berkualifikasi S1, S2 maupun S3 sekitar 612 orang.

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta XIV, Festus Simbiak mengatakan, protes ini diungkapkan mengingat Uncen mengalami kekurangan dosen. Kekurangan ini tidak hanya terjadi pada tahun ini tapi sudah sejak beberapa tahun sebelumnya. Uncen mengalami kesulitan untuk memperoleh tambahan dosen baru.

"Atas hal itu, kebijakan afirmasi penerimaan dosen PNS di sini sebenarnya jangan disamakan dengan yang lain," kata Simbiak kepada wartawan di Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Senin (18/4). Untuk itu, perlu ada jalan keluar dalam menghadapi hal ini.

Simbiak mengatakan, pemerintah memang sudah memiliki program Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Upaya ini menjadi salah satu cara mengantisipasi kekurangan dosen di tengah adanya moratoriun dosen PNS yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Namun program tersebut masih dalam proses dipahami di sejumlah kampus di Papua termasuk Uncen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika