REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partisipasi dalam pemilihan ketua umum Ikatan Alumni Universitas Padjajaran (IKA Unpad) dinilai rendah. Terbatasnya partisipasi dan deadlocknya proses pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) dianggap perlu menjadi masukan berarti untuk keberlangsungan IKA Unpad.

Ketua Indonesia Bureaucracy and Service Watch, sekaligus seorang pemerhati masalah sosial politik, Nova Andika menilai minimnya partisipasi alumni, terlihat dari sedikitnya pemilih yang hadir, serta tidak bisa menyelesaikan proses pemilihan sederhana yang hanya diikuti 1.542 suara.

"Jumlah alumni Unpad itu sekitar 250 ribu lebih, ternyata yang hadir dan terdaftar hanya 1.542 atau 0,62 persen," ujar Nova dalam keterangan tertulis, Kamis (21/4).

Sebelumnya, proses musyawarah juga berjalan alot karena tarik ulur kepentingan. Satu sisi Hikmat Kurnia yang secara psikologis berada di atas angin pasti akan berusaha mengukuhkan kemenangannya. Di sisi lain, Yuddy Chrisnandi yang saat ini menjabat Menpan, pasti berupaya memupus obsesi Hikmat Kurnia karena tradisinya Ketum IKA adalah porsinya birokrat yang sedang menjabat.

"Kemungkinan musyawarah akan berlarut-larut karena ego fakultas maupun ego profesi masing-masing. Kalau itu terjadi, yang rugi adalah Unpad," kata Nova.

Proses penghitungan suara Ketua Umum Ketua IKA UNPAD pada Ahad tanggal 17 April 2016, dihentikan karena ada selisih 59 suara. Hasil perhitungan suara yang tidak tuntas tersebut, Hikmat Kurnia meraih suara sebanyak 546 suara, Ahmad Doli Kurnia sebanyak 455 suara, Yuddy Chrisnandi 530 suara, 11 surat suara tidak sah, dan menyisakan 59 suara yang tidak dihitung. Sementara total DPT 1.542 suara.

Sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suara, pimpinan Mubes IX IKA UNPAD memandatkan kepada 3 kandidat untuk menyelesaikan kepengurusan IKA UNPAD 2016-2020, paling lambat dalam waktu satu pekan terhitung hari tanggal ditetapkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika