REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menristekdikti Mohamad Nasir menilai Gesits atau "Garansindo Electrical Scooter ITS" yang merupakan hasil kolaborasi PT Garasindo dengan ITS akan bisa menjadi leader motor listrik di Indonesia dan bahkan di ASEAN.
"Paling tidak, kita sudah siap dan menguasai teknologinya, bahkan kalau Gesits bisa hadir lebih cepat di masyarakat akan menjadi satu-satunya di Indonesia dan akan bisa menjadi leader," katanya saat penyerahan prototipe Gesits di Bengkel Molina ITS Surabaya, Selasa (3/5).
Dalam kesempatan itu, Menristekdikti mencoba Gesits dengan mengitari lapangan uji coba di Bengkel Molina dengan didampingi Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MSc ES PhD, Managing Director Garansindo Group Muhammad Al Abdullah, dan Ketua Laboratorium Mobil Listrik Nasional ITS Muhammad Nur Yuniarto.
"Ini (Gesits) targetkan 2017 sudah produksi massal ya, nanti sertifikasi dari BPPT dan persetujuan desain dengan SNI dan BSNI akan saya bantu, karena BPPT dan BSNI itu kebetulan dibawah naungan Kemeristekdikti. Pokoknya, Gesits harus bisa menggeser motor konvensional," katanya.
Oleh karena itu, Menristekdikti menyarankan ITS membentuk "Holding University" yang akan menjadi lembaga bisnis untuk lembaga pendidikan dengan sumber riset peneliti sendiri.
"Kalau hasil riset ITS sudah mengarah pada inovasi yang siap untuk diproduksi secara komersial, ya bentuklah 'Holding University'," katanya.
Namun, ia mengingatkan "Holding University" hanya bisa dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang jumlahnya masih belasan PTN, seperti ITS, Unair, UGM, ITB, UI, dan sebagainya.
Menanggapi tantangan Menristekdikti untuk "Holding University" itu, Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MSc ES PhD mengaku pihaknya memang sudah membahas rencana itu dengan Majelis Wali Amanah (MWA) setelah ITS ditetapkan menjadi PTN-BH.
"Jadi, kita sebenarnya sudah siap, bahkan kita juga sudah sepakat menyiapkan sumberdaya manusia untuk ke sana. Kita akan menggratiskan 20 persen kuota untuk S2 bagi alumni S1 ITS," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika