REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) kembali mempercayakan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai penyelenggara sosialisasi pemanfaatan jurnal elektronik (e-journal). Acara yang diselenggarakan di Auditorium UMM, Senin (20/6), ini dihadiri 20 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Malang.

Kepala Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) UMM, Sujono, mengatakan, UMM sudah kali keempat selama 2016 ini bekerja sama dengan Kemenristekdikti terkait sosialisasi jurnal elektronik. “Sosialisasi ini penting agar jurnal-jurnal yang dimiliki universitas juga dapat terakreditasi secara nasional, bahkan internasional,” ujar Sujono.

Wakil Rektor I UMM Syamsul Arifin mengatakan, UMM akan membentuk lembaga tersendiri untuk mengelola jurnal-jurnal yang dimiliki oleh universitas. “Karena salah satu penilaian agar jurnal kita terakreditasi harus dikelola dengan baik sehingga keberadaan lembaga ini penting untuk meningkatkan nilai publisitas jurnal kita,” katanya.

Salah satu tim pakar dari Kemenristekdikti yang menjadi pemateri sosialisasi, Dripa Sjabana, mengatakan, saat ini ada lebih dari 35 ribu jurnal yang ada di Indonesia. Namun, hanya sedikit saja yang terakreditasi secara internasional. “Ini karena alat ukur lembaga pengindeks jurnal di luar negeri sana tidak bisa mengukur jurnal kita sehingga ribuan jurnal kita tidak terindeks,” katanya.

Padahal, kualitas, kuantitas, dan kebermanfaatan jurnal-jurnal Indonesia cukup besar jika dibandingkan Malaysia. “Ini yang kita coba perbaiki, kita coba sesuaikan standar jurnal kita sehingga jurnal-jurnal dari Indonesia baik kualitasnya dan terindeks di jurnal internasional,” ujar Dripa.

Saat ini, ungkap Dripa, sudah ada 25 jurnal Indonesia yang diakui internasional. Bahkan, satu di antaranya merupakan jurnal berbasis agama yang diterjemahkan dalam tiga bahasa, yakni Indonesia, Inggris, dan Arab. “Ini membuktikan kalau Indonesia itu bisa kok bersaing dengan negara lain,” katanya optimistis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika