REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Menristekdikti Mohamad Nasir menyerahkan SK Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, Selasa (14/2) di Purwokerto. SK tersebut diserahkan langsung kepada Rektor UNU Purwokerto Ahmad Sodiq.
Dengan diresmikannya UNU Purwokerto, bertambahlah lembaga Pendidikan Tinggi dari daerah yang terkenal dengan tempe mendoannya itu. Selain Perguruan Tinggi Negeri Unsoed, UNU menjadi salah satu lembaga yang membantu pemerintah dalam memberikan akses ke Perguruan Tinggi dan mengurangi disparitas.
"Saya harap UNU Purwokerto ini jadi bagian penting dalam memberikan akses berkuliah kepada masyarakat sekitar Purwokerto, berkolaborasi, bersaing dalam peningkatan kualitas," kata Nasir lewat rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (11/2).
UNU Purwokerto dituntut segera menapak lebih lagi, dengan menyiapkan standar kualitas Perguruan Tinggi. Menurut Nasir, UNU Purwokerto harus pula memenuhi Pakta Integritas, segera mengajukan akreditasi institusi jika siap, dan mengajukan akreditasi prodi ke BAN-PT. dan tak lupa buat sistem penjaminan mutu internal yang baik.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hanief Saha Ghafur menerangkan, selama ini PBNU ikut andil besar mempersiapkan kelahiran UNU Purwokerto. Ia menekankan, PBNU senantiasa mendukung warga NU ikut mengembangkan pendidikan, termasuk membangun Perguruan Tinggi.
"Pendidikan itu adalah amanat, amanat kita semua, oleh karena itu mengelola pendidikan jangan seperti masuk museum, tapi berpikir ke depan, karena orangtua mengamanatkan anaknya untuk dididik dan berhasil di masa depan," ujar Hanief, Selasa (11/2).
Peresmian UNU Purwokerto turut dihadiri Habib Syech Assegaf, yang akan menggelar istighotsah bersama. Kehadiran UNU Purwokerto turut didukung Bupati Banyumas Achmad Husein, yang menegaskan dukungan Banyumas atas kehadiran perguruan tinggi yang ada di sekitar Banyumas.
"Banyumas siap mendukung dan membesarkan UNU Purwokerto beserta Perguruan Tinggi yang ada di sekitar Banyumas, terutama Purwokerto ini," kata Husein.
Ikuti Whatsapp Channel Republika