REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menggelar Nitilaku Perguruan Kebangsaan untuk keenam kalinya. Dilaksanakan pada 17 Desember 2017 mendatang, ini menjadi rangkaian kegiatan Dies Natalies UGM ke-68.
Sekitar 7.000 orang ditargetkan akan mengikuti kegiatan Nitilaku Perguruan Kebangsaan 2017. Rencananya, Nitilaku Perguruan Kebangsaan akan dihadiri setidaknya enam Menteri Kabinet Kerja yang merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada.
"Nitilaku adalah pawai budaya sebagai simbolisasi sejarah UGM yang berawal dari Keraton Yogyakarta," kata Ketua Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama), Ganjar Pranowo, Selasa (5/12) malam.
Nitilaku Perguruan Kebangsaan akan dilaksanakan pada 17 Desember 2017 dan berlangsung pada 06.00-10.30. Rute akan dimulai dari Pagelaran Keraton Yogyakarta sampai Balairung Gedung Pusat UGM, dan sepanjang rute melalui 20 Panggung Persatuan.
Sebanyak 20 panggung itu merupakan representasi jumlah 18 fakultas dan dua sekolah yang ada di Universitas Gadjah Mada. Nantinya, di Panggung Persatuan akan menampilkan 32 kesenian dari seluruh Indonesia, dan akan tampil dari berbagai genre.
Sampai di Lapangan Pancasila UGM, akan ada lima Panggung Pancasila yang posisinya tepat berada di depan Grha Sabha Pramana tersebut. Sebanyak 21 penampil disiapkan, baik kesenian dari seluruh Indonesia, mahasiswa, fakultas sampai alumni.
Setidaknya akan ada 12 unit UMKM yang berdiri di stan-stan Lapangan Pancasila. Informasi terkait Nitilaku Perguruan Kebangsaan dapat dilihat dari Twitter, Instagram, Website, Facebook dan Email.
Rektor UGM, Panut Mulyono menuturkan keberadaan UGM tidak lepas dari peran penting Sri Sultan Hamengku Buwono dan Keraton Yogyakarta. Sejarah malah telah ada sejak berdiri, lantaran UGM melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di Pagelaran Keraton Yogyakarta.
"Kemudian, ketika kampus Bulaksumur sudah dibangun, kegiatan belajar mengajar pindah ke bangunan yang sekarang bernama Gedung Pusat UGM," ujar Panut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika