REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Alumni Program Doktoral Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar kongres pertama di Bandung, Rabu petang (14/12). Kongres menyoroti soal kegagalan komunikasi yang kerap terjadi akibat perkembangan teknologi dan informasi saat ini.
mengatakan, jumlah lulusan doktor ilmu komunikasi Unpad mencapai 350 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar sepuluh di antaranya sudah menjadi guru besar atau profesor di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi hari ini telah melahirkan femomena budaya media yang secara praktis yang terkadang menimbulkan kegagalan komunikasi di tingkat regional dan nasional.
"Oleh karena itu, pada kongres kali ini dibuat pernyataan sikap yang menyoal soal masalah tersebut," ujar Ketua Kongres, Rahmat Edi Irawan.
Rahmat mengatakan, ada tiga poin pernyataan sikap dari lulusan doktor Unpad. Yakni, mendukung etika komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, membangun kemampuan literasi media dan informasi pada masyarakat, dan menolak informasi bohong (hoax) dan informasi provokatif yang mengarah pada disintegrasi bangsa.
"Program ke depannya komunitas kami, membangun sinergi dengan berbagai pihak agar literasi media semakin bagus," katanya.
Alumni doktoral Unpad juga, kata dia, akan terus menyadarkan media untuk tidak menyebarkan berita bohong. Tentu saja harus ada punishment dari pemerintah berupa penegakan hukum.
"Saya yakin lama-lama berita hoax akan sepi," katanya.
Di tempat yang sama, Dekan Fikom Unpad Dadang Rahmat menyatakan saat ini literasi digital sangat penting untuk mencegah merebaknya berita hoax atau bohong. Karena, kalau masyarakat aware, kedewasaan komunikasi masyarakat akan makin meningkat.
"Sehingga berita bohong tidak akan laku lagi," katanya.
Dadang juga meminta media massa terutama online, tidak hanya mengejar kecepatan namun juga akurat. "Hak publik itu bukan hanya cepat, namun juga akurat, layak, dan bermanfaat," katanya.
Selain itu, Dadang menilai negara harus mempunyai kedaulatan digital di mana semua harus didasari kepentingan masyarakat luas. "Karena banyak platform yang ada saat ini tidak untuk kepentingan masyarakat. Kita hanya jadi pasar saja, konsumen saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika