REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Guru Besar Indonesia menyatakan para guru besar saat ini sering terhimpit dengan dilema ketika menyusun riset. Salah satunya, minimnya biaya dari pemerintah untuk melakukan penelitian hingga seolah-olah 'terpaksa' membuat satu riset dalam tiga tahun jika tidak ingin tunjangan kehormatan dipotong.
Ketua Umum Persatuan Guru Besar Indonesia Gimbal Doloksaribu mengatakan, riset-riset ini seolah-olah hanya memenuhi kewajiban guru besar yang mayoritas dosen. Judul-judul awal penelitian diakuinya hanya diperoleh dari khayalan atau melamun. Bahkan, tak jarang ada yang mendapatkan ide penelitian dari menyontek dari yang sudah ada.
"Ini karena tidak ada dana awal dari pemerintah untuk mengadakan riset-riset pendahuluan," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (27/12).
Tak selesai sampai di situ, biaya publikasi penelitian yang cukup mahal juga harus ditanggung periset yang bervariasi antara 1.000 dolar AS hingga 2.000 dolar AS. Ini yang, menurutnya, membuat guru besar sedikit malas membuat penelitian.
Sebaliknya, jika tidak membuat riset, kata dia, maka tunjangan kehormatan guru besar dipotong. Ini karena ada ketentuan bahwa guru besar harus memiliki hasil satu penelitian dan dipublikasikan dalam jangka waktu tiga tahun sekali. Jika gagal memenuhi ketentuan, kata dia, maka yang berdampak adalah tunjangan kehormatan. Jika dia masih doktor maka berpengaruh pada tunjangan profesinya.
"Jadi, kami seolah-olah buat karena dipaksakan pemerintah untuk buat satu kali dalam tiga tahun. Mau tidak mau dari manapun diusahakan ada," katanya.
Ia menambahkan, di satu sisi guru besar merasakan dikejar target tapi di sisi lain, pihaknya tidak didukung pembiayaan. Akibatnya, riset yang dibuat asal ada. Padahal, kata dia, riset dari guru besar Indonesia jika bagus tak jarang diaplikasikan di luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika