Ahad 28 Jan 2018 10:05 WIB

Kemenag Akui Perpustakaan Islam Indonesia Lemah Pengelolaan

Struktur perpusatakaan di kampus sangat lemah, hanya dikelola kepala perpustakaan.

Rep: Novita Intan/ Red: Agus Yulianto
 Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin
Foto: dok. Kemenag.go.id
Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyebut, keberadaan perpustakaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sangat strategis. Terutama, dalam kerangka menjadikan Indonesia sebagai destinasi kajian keislaman.

Bahkan, melalui PTKIN dapat memperkuat tata kelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan, pihaknya akan memperkuat tata kelola perpustakaan PTKIN. Langkah ini lantaran adanya keluhan para Kepala Perpustakaan PTKIN tentang problem mendasar pengelolaan perpusatakaan.

Selama ini, kata dia, struktur perpusatakaan di kampus sangat lemah, hanya dikelola seorang kepala perpustakaan. Ada kesan tidak serius, jika dalam ortaker-ortaker PTKIN hanya ada kepala perpustakaan saja. "Idealnya, posisi kepala perpustakaan itu setara dengan ketua LP2M. Harus segera dilakukan perubahan secara formal dalam ortaker-ortaker itu," ujarnya seperti dikutip dari laman Kemenag, Jakarta, Ahad (28/1).

Kalau perpustakaan sudah menjadi lembaga, maka posisinya semakin kuat, karena akan ada lebih satu orang yang dapat memikirkan kemajuan perpustakaan untuk lebih baik dan terus melayani pemustaka dengan baik pula, sambungnya.

Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Sirajuddin menambahkan, usulan perubahan struktur perpustakaan agar setara dengan lembaga sudah disampaikan sejak 2-3 tahun lalu. Namun, hingga saat ini", belum ada respons dari Biro Hukum Kementerian Agama RI.

"Kita akan segera berkoordinasi dengan Biro Hukum agar ini bisa menjadi prioritas, tandas Kamaruddin.

Sementara Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Arskal Salim berjanji akan mengawal perubahan status ini hingga bisa dipercepat. Menurutnya, kebesaran peradaban diawali dari perpustakaan.

Kebesaran Bani Abbasiyah, misalnya, ditandai keberadaan perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad. Peradaban di PTKIN juga semestinya ditandai dengan kelengkapan dan kebesaran perpustakaannya.

Menurutnya, di Indonesia harus ada perpustakaan Islam yang sangat lengkap dan menjadi rujukan para peneliti dunia. Perpustakaan PTKIN harus menjadi prioritas perhatian semua pihak untuk pengembangan dan pembaharuannya dalam menuju visi misi Kementerian Agama RI saat ini, ujarnya.

Para kepala perpustakaan PTKIN diundang Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas penyusunan panduan dan juknis layanan online kitab-kitab turas abad ke-15 yang saat ini dilanggan Kementerian Agama RI selama satu tahun. Kegiatan ini berlangsung di Bogor dari 26 - 27 Januari 2018.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement