REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Binapenta dan PKK) Kementerian Tenaga Kerja melakukan penandatangan perjanjian kerja sama sinergitas program pemberdayaan komunitas migran produktif, melalui program bea siswa bagi keluarga pekerja migran Indonesia, dengan Univeritas Diponegoro (Undip).
Penandatangan kerja sama yang disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri ini dilakukan Dirjen Binapenta dan PKK, Maruli A Hasoloan dengan Rektor Undip, Yos Johan Utama, di ruang sidang Senat Akademik gedung SA MWA, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/4).
Menaker Hanif menjelaskan tujuan kerja sama dengan Undip ini untuk memberikan landasan bagi para pihak dalam menyinergikan program dan kegiatan, guna terlaksananya penyelenggaraan desa migrant produktif (desmigratif) yang bermanfaat bagi pekerja migran dan keluarganya.
"Kita sinergikan program pemberdayaan komunitas migran produktif melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desmigratif serta pembangunan komunitas pembangunan keluarga atau community parenting," katanya.
Sementara itu, Maruli A Hasoloan menambahkan, pelaksanaan perjanjian kerja sama ini bisa diwujudkan sesegera mungkin agar calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun keluarga pekerja migran dapat memperoleh manfaat dari kerjasama ini.
Pemerintah meluncurkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di desa- desa kantong TKI yang merupakan program Pemerintah dalam memberikan layanan dokumen migrasi yang baik, pemberdayaan ekonomi keluarga TKI, pendampingan pengasuhan anak TKI serta membentuk koperasi keluarga TKI, jelasnya.
Kementerian Ketenagakerjaan, kata Maruli, punya target untuk desmigratif selama tiga tahun sebanyak 400 desa. Pada tahun 2017 telah dibangun 120 desa, tahun 2018 ada 130 desa dan tahun 2019 diproyeksikan ada 150 desa. Khusus Jawa Tengah, tahun 2017 telah dibentuk 28 desmigratif di 14 kabupaten.
Untuk mencapai target 400 desmigratif, Kemeterian Ketenagakerjaan telah kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan. "Baik enam Kementerian, Pemprov, Pemkab/Pemkot, desa, perguruan tinggi, mitra lokal mupun komunitas masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika