REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Rembug Nasional Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara Program Profesi Guru (PPG) se-Indonesia yang digelar di UNS In, kampus UNS Kentingan, Senin (19/11).
Dalam kesempatan tersebut, Ditjen Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemendikbud, Elvira mengatakan saat ini terdapat 570 ribu guru di Indonesia yang belum memiliki sertifikat pendidik. Kemendikbud terus berupaya untuk memfasilitasi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik agar segera meraihnya.
Saat ini, di Indonesia terdapat 3,10 juta guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Jumlah tersebut terdiri atas guru dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK kecuali guru Agama lantaran berada di bawah Kementerian Agama.
"Sertifikat pendidik ini bisa diperoleh guru lewat PLPG. Namun saat ini PLPG sudah tidak ada dan diganti dengan PPG. Terdapat 59 LPTK di Indonesia termasuk di dalamnya UNS sebagai penyelenggara PPG," kata Elvira seperti tertulis dalam siaran pers.
Tahun ini, mulai digelar PPG Dalam Jabatan melalui kerjasama antara Kemendikbud dan Kemenristekdikti. PPG tersebut diperuntukkan bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Pemerintah menargetkan, PPG tersebut bisa menyasar 20 ribu guru baik yang berstatus sebagai PNS maupun guru tetap yayasan di Indonesia yang sudah memiliki ijazah sarjana. "Dalam kurun waktu lima hingga enam tahun ke depan, kami mentargetkan seluruh guru di Indonesia sudah memiliki sertifikat pendidik," ungkapnya.
Sementara itu, Tim PPG Belmawa Kemenristekdikti, Totok Bintoro menyatakan PPG tersebut merupakan kolaborasi antara Kemenristekdikti dengan Kemendikbud. Kemendikbud berperan menaungi guru sedangkan Kemenristekdikti sebagai penyelenggara PPG.
Rembug Nasional PT Penyelenggara PPG tersebut dibuka oleh Wakil Rektor II UNS, Mohammad Jamin. Jamin berharap dari pertemuan rembug nasional tersebut terbentuk asosiasi PT Penyelenggara PPG. Melalui asosiasi bisa saling sharing dan memberi masukan untuk kementerian terkait. "Kalau masukan hanya diberikan kepada personal mungkin tidak didengar, tapi kalau masukan disampaikan oleh asosiasi kemungkinan akan didengar oleh Kementerian," kata Jamin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika