REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) menggelar Kongres Pemuda di Universitas Lampung, yang berakhir Jumat (7/12). Kongres Pemuda tersebut menghasilkan kesepakatan bersama “Komitmen Luhur Mahasiswa Indonesia.”
Koordinator Media BEM SI yang juga Presiden Mahasiswa BEM REMA STEI Tazkia Cahya Muhammad mengatakan, Kongres Pemuda diinisiasi Aliansi BEM SI dengan peserta aliansi pergerakan mahasiswa. Kongres tersebut untuk melakukan perjuangan dan perlawanan terhadap perpecahan, radikalisme, terorisme, intoleransi, dan politik hoaks serta penindasan yang marak sekali terjadi di tengah kontestasi politik terakhir ini.
“Kongres diawali pada Kamis, 6 Desember 2018 bertempat di belakang gedung Rektorat Unila dan dihadiri oleh beberapa kampus. Baik yang tergabung di dalam Aliansi BEM SI maupun di luar aliansi,” kata Cahya Muhammad dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Ahad (9/12).
Kongres Pemuda tersebut dibuka Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unila, dan juga dihadiri Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Fauzul Adzim. Forum kongres diisi dengan isu-isu terbaru dalam perpolitikan yang terjadi Indonesia. Pada forum yang dipandu Fauzul Adzim, setiap delegasi memberikan pandangannya terkait isu yang sedang menjadi fokus dalam pembahasan kongres.
Cahya mengatakan, Kongres Pemuda menghasilkan komitmen posisi mahasiswa Indonesia. Kesepakatan itu terangkum dalam "Komitmen Luhur Mahasiswa Indonesia". Empat Komitmen Luhur Mahasiswa Indonesia pada Kongres Pemuda tersebut yakni: Pertama, mahasiswa Indonesia tetap dalam alur pergerakan bersama rakyat untuk memperjuangkan hak-hak bersama dan tidak memihak pada kepentingan golongan politik tertentu. Kedua, mahasiswa Indonesia berada diantara semua golongan dan menyerukan persatuan bersama seluruh rakyat Indonesia.
Ketiga, mahasiswa Indonesia menuntut penyampaian informasi yang obyektif tanpa adanya kebohongan, intervensi, dan menolak politisasi media oleh golongan tertentu. Keempat, mahasiswa Indonesia menuntut pemerintah untuk merealisasikan tuntutan pembangunan prorakyat atau Tugu Rakyat.