"Apa pun bentuknya tindakan-tindakan main hakim sendiri, tentunya kami sangat tidak setuju," kata Fauzan melalui keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Jumat (21/6).

Menurut Fauzan, Indonesia telah dikenal sebagai negara hukum. Semua pihak yang terlibat sengketa harus tunduk pada hukum yang berlaku, terlebih terkait hal-hal yang sangat merugikan masyarakat.

Fauzan menyontohkan bagaimana aksi kerusuhan yang baru-baru ini terjadi di Mahkamah Konstitusi, KPU dan Bawaslu. Ia menilai aksi tersebut sebagai tindakan masyarakat yang kurang mengerti hukum di Indonesia. Apabila ada berbagai pihak yang keberatan dengan hasil pilpres, maka harus menempuh jalur yang telah ditentukan undang-undang.

Terkait sidang keputusan sengketa hasil Pemilu 2019 yang kini masih ditangani MK, Fauzan berharap masyarakat bisa menerimanya dengan besar hati dan mengutamakan persatuan. Masyarakat diminta agar tidak mudah terprovokasi. "Sehingga apa yang diputuskan MK nantinya, semua pihak harus menerima dan legawa dalam putusan MK tersebut,” katanya.

Selain itu, Fauzan juga mendorong seluruh elemen bangsa turut menyemai nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis merajut kebinekaan Indonesia yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Apalagi, ia mengaku khawatir semua ini akan berujung disintegrasi ke depannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika