REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyayangkan layanan di pemerintahan dinas masih menggunakan cara konvensional. Cara konvesional ini mulai dari proses pembuatan konsep surat, penandatanganan pimpinan, dan penyebaran informasinya.

Nasir mengatakan penggunaan cara konvesional itu sebenarnya memunculkan sejumlah masalah. Masalah yang muncul bukan hanya terkait pemalsuan dokumen surat, melainkan juga proses persetujuan surat yang membutuhkan waktu, proses pencarian arsip yang sulit, serta penggunaan kertas berlebih.

"Dari beberapa permasalahan tersebut dirumuskan solusi sistem perkantoran dengan pemanfaatan teknologi informasi," ujarnya di sela-sela Rangkaian Kegiatan Ilmiah Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-24 Tahun 2019 di Denpasar, Bali, Selasa (27/8). 

Untuk itu, ia mengatakan, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenristekdikti mengembangkan sistem perkantoran elektronik atau E-Office. Ia mengatakan pengembangan E-Office lewat implementasi pemanfaatan teknologi informasi guna penguatan area ketatalaksanaan.

Tujuannya mendukung layanan naskah pemerintah guna mempermudah proses persuratan dengan melingkupi kegiatan digitalisasi, desiminasi, dan disposisi naskah dinas korespondensi. "Harapannya implementasi E-Office mempercepat proses layanan naskah dinas," kata dia.

Program E-Office tersebut diluncurkan dalam rangkaian Kegiatan Ilmiah Peringatan Hakteknas. Selain E-Office, Kemenristekdikti juga meluncurkan program Indonesia Menulis (Id-Menulis).

Nasir menjelaskan Id-Menulis merupakan salah satu solusi peningkatan kualitas karya ilmiah para dosen dan peneliti di Indonesia. Ia mengatakan capaian kuantitas tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas serta penyebaran yang merata di seluruh wilayah negeri.

"Id-Menulis merupakan solusi di samping untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan,” katanya dalam kegiatan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika