REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah yang dilakukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam mendatangkan rektor asing dinilai terlalu tergesa-gesa. Kesan yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut adalah konsep yang belum matang dan tampak dipaksakan pelaksanaannya di lapangan.
Mantan ketua Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid mengatakan, keputusan Menristekdikti Mohamad Nasir berubah-ubah sejak awal mulai dimunculkan kembali wacananya. Di awal wacana rektor asing, Menristekdikti mengatakan, akan dilakukan di universitas negeri, tapi kini tiba-tiba dilakukan di swasta.
"Tahu-tahu, ini di swasta dan baru lagi. Ini seperti mau coba-coba dan sangat dipaksakan," kata Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY) ini kepada Republika, Selasa (27/8).
Edy melihat, ada inkonsistensi dalam kebijakan impor rektor ini. Kemenristekdikti di awal menyatakan, akan membawa rektor asing untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia di dunia. Tapi, kini rektor asing justru memimpin universitas swasta baru yang izin pendiriannya baru saja diberikan pada Senin (26/8) di Denpasar, Bali.
"Nah, ini yang membingungkan. Sejujurnya, gagasan ini masih sumir dan belum jelas. Menristekdikti seperti coba-coba dan penerapan sekarang beda dengan ide awal dulu," kata mantan rektor Universitas Islam Indonesia (UII) ini.
Menristekdikti Nasir sebelumnya memperkenalkan rektor asing pertama yang akan memimpin Universitas Siber Asia, yaitu Jang Youn Cho. Profesor dari Korea Selatan tersebut didaulat memimpin Universitas Siber Asia yang izin pendiriannya diterima dari Kemenristekdikti pada Senin (26/8).
Jang Youn Cho merupakan mantan wakil rektor Hankuk University for Foreign Studies di Korea Selatan. Universitas Siber Asia akan diselenggarakan oleh Universitas Nasional (Unas) bekerja sama dengan Hankuk University for Foreign Studies.
Universitas yang kini belum berwujud itu ditargetkan bisa beroperasi pada 2020 dengan sejumlah program studi, seperti manajemen kontemporer dan e-commerce, akuntansi dan perpajakan, sistem informasi, informatika, penyiaran, dan komunikasi di gital. Universitas ini berada di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) yang juga menaungi Unas.
Menurut Edy, pemerintah harus terbuka terkait target-target yang dimiliki oleh perguruan tinggi ini. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas ke publik, sehingga masyarakat bisa menilai langsung. "Jangan sampai, kita hanya diberi cek atau pepesan kosong belaka," kata Edy.
Saat ini, keputusan tersebut sudah akan dijalankan. Maka, menurut dia, masyarakat sebaiknya mengikuti sambil mengawasi secara kritis apa saja yang dilakukan terkait kebijakan ini.
Selama ini, kata dia, catatan kritis sudah diberikan kepada Kemenristekdikti terkait rektor asing ini. Hal tersebut, kata Edy, bisa menjadi masu kan sekaligus peringatan, sehingga diharapkan bisa menutup celah kekhawatiran yang ada.
Edy menuturkan, jangan sampai kebijakan yang telah menghabiskan dana yang besar justru hanya menghasilkan sesuatu yang biasa-biasa saja. "Supaya tidak hanya diberi pepesan kosong maka perlu diberikan target kinerja yang diharapkan dari rektor asing ini. Ada target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam satu periode kerektoran yang akan dihasilkan," kata dia.
YMIK, selama ini, telah bekerja sama dengan Hankuk University dalam berbagai bidang pendidikan tinggi, khususnya dengan Unas. Salah satunya juga tentang rencana pendirian cyber university. Saat ini, YMIK mendirikan universitas swasta baru, yakni Universitas Siber Asia.
Universitas baru ini memiliki rektor yang pernah juga berada di jajaran pimpinan Hankuk University. Universitas Siber Asia adalah universitas baru. Profesor Cho adalah mantan vice rector(wakil rektor) di sana,kata Kepala Divisi Humas Unas Dian Metha Ariyanti.
Jang Youn Cho ditunjuk sebagai rektor karena kepakarannya di dalam universitas siber. Dian menjelaskan, sistem pembelajaran di Universitas Siber Asia ini akan memanfaatkan jaringan internet secara terbuka dan masif melalui program massive open online course.
Kerja sama dengan luar negeri yang dilakukan berupa membawa pengajar dari berbagai negara, seperti Amerika, Korea, dan Indonesia. Universitas Siber Asia juga dikatakan akan menggunakan infrastruktur dan teknologi dari Korea. (inas widyanuratikah, ed: mas alamil huda)
Ikuti Whatsapp Channel Republika