REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir mengapresiasi upaya Institut Pertanian Bogor (IPB) menangkal paham radikalisme dan intoleransi. Upaya IPB menangkal radikalisme dan intoleransi harus didukung semua pihak.
"Mencegah, memberantas, masuknya paham radikalisme di kampus manapun harus terus dilakukan. Perlu penegakan hukum," kata mantan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir kepada Republika.co.id, Selasa (5/11).
Menurut dia, pemecatan staf pegawai IPB yang memang telah dinyatakan bersalah dan terbukti terpapar paham radikalisme maupun intoleransi itu sudah berdasarkan putusan pengadilan. Nasir menyebutkan, petinggi IPB harus terus mengutamakan pemetaan rekam jejak jajaran pegawainya, termasuk dosen. Jangan sampai paham radikalisme dan intoleransi makin luas penyebarannya di IPB maupun kampus lainnya.
Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga pernah menyampaikan bahwa ada tujuh perguruan tinggi negeri yang telah terpapar radikalisme dan intoleransi. Salah satunya yakni IPB.
Menyikapi pernyataan BNPT tersebut, Rektor IPB Arif Satria telah secara langsung meminta klarifikasi alasan temuan. Arif Satria mengungkapkan, IPB adalah kampus yang menolak radikalisme dan selalu siap bersinergi menanggulanginya.