REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Suryo Utomo memberikan kuliah umum di harapan sekitar 500 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di ruang seminar lantai 7 Gedung Induk Siti Walidah UMS, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (23/11). Suryo memaparkan materi terkait perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparannya, Indonesia memiliki APBN tahun 2020 sebesar Rp 2.540 triliun. Namun pendapatan negara hanya Rp 2.233 triliun. Artinya, ada selisih defisit anggaran sebanyak Rp 307 triliun.

Suryo menunjukan data kinerja dan peran pajak untuk negara dan masyarakat Indonesia. "Sejak mahasiswa harus sudah memahami soal pajak. Kalau merasa sudah berpenghasilan, ya wajib membayar pajak sebagai kewajiban warga," ungkapnya.

Melihat mahasiswa saat ini sudah banyak membuka usaha, seperti jual beli daring, diharapkan kesadaran membayar pajak harus sudah tumbuh di kalangan mahasiswa. Kewajiban membayar pajak sesuai dengan amanah Undang-Undang, karena hasil pajak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat.

"Peran mahasiswa juga sangat penting untuk jadi relawan Pajak. Tugas dari relawan pajak ini, minimal menyampaikan informasi terkait pajak kepada masyarakat supaya semua masyarakat patuh membayar pajak. Masyarakat bayar pajak, Indonesia maju," ucap Suryo.

Rektor UMS dalam sambutannya mengatakan sejauh ini UMS selalu tertib membayar pajak. "Karena kami sadar, membayar pajak juga untuk kesejahteraan masyarakat" ujar Sofyan Anif.

Sebelum sesi kuliah Umum dan diskusi dimulai, UMS dan beberapa Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari Jawa Timur diberikan penghargaan oleh PP Muhammaiyah sebagai AUM tertib membayar pajak.