REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto, dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik, Senin (23/12). Dalam upacara pengukuhan yang berlangsung di Balai Senat UGM, ia menyampaikan pidato yang berjudul 'Kebijakan Publik yang Agile dan Inovatif dalam Memenangkan Persaingan di Era VUCA.'
“Birokrasi publik perlu menjadi agile dan inovatif tidak hanya untuk meningkatkan layanan publiknya, tetapi juga menjawab tantangan masa depan yang serba tidak pasti,” katanya dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin.
Ilmu Manajemen dan Kebijakan Publik, kata dia, dihadapkan pada perubahan lingkungan birokrasi yang makin kompleks sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang muncul sebagai alat tata kelola ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta pembentukan konstruksi terhadap model baru partisipasi masyarakat.
Saat ini, birokrasi publik Indonesia menurutnya belum mampu merespons masalah strategis pembangunan di Indonesia.
Dengan munculnya fenomena pergeseran pusat ekonomi dunia dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik, Indonesia sebenarnya berpeluang mengundang lebih banyak aliran modal asing masuk ke dalam megeri. Namun, sayangnya, potensi ini belum dapat ditangkap dengan baik oleh birokrasi publik Indonesia.
“Apabila dilihat menggunakan perspektif outward looking, akan tampak bahwa birokrasi publik Indonesia makin jauh tertinggal dalam perlombaan dibandingkan dengan negara-negara lain yang dulu memulai pembangunan dari garis start yang sama,” kata Erwan.
Ia menyebutkan beberapa penjelasan terhadap masalah tersebut, misalnya, karena birokrasi publik Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain dalam merumuskan kebijakan dengan cepat dan tepat untuk menyikapi situasi dunia yang terus berubah dan bergerak secara dinamis.
Di samping itu, secara teoritis, birokrasi publik bekerja dengan berpedoman pada regulasi, prosedur, hierarki, dan kontrol. Penerapan prinsip ini pada mulanya diharapkan akan menciptakan sistem pemerintahan yang stabil, sehinga tidak mengherankan apabila implementasi peraturan dan prosedur yang rigid dan hierarkis sebagai pelaksanaan fungsi kontrol merupakan nilai utama dan pegangan kaum birokrat.
Namun, menurut dia, pengekalan terhadap prinsip tersebut justru membuat birokrasi gagal menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan merespon tuntutan publik yang semakin besar.
“Model birokrasi Weberian yang hierarkis dan terkonsentrasi dengan kuasa mengambil keputusan terletak pada pimpinan puncak juga sering membuat proses pengambilan keputusan menjadi lamban. Lebih dari itu, kelambanan tersebut berdampak pada hilangnya momentum untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat,” paparnya.
Birokrasi publik yang agile dan inovatif, terangnya, diperlukan di era Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous (VUCA). Birokrasi publik perlu merumuskan value proposition yang akan diwujudkan dengan metode agile dan melakukan agility shift, yaitu mengubah cara kerja birokrasi gaya lama ke cara kerja baru yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif. Selain itu, karakter pemimpin juga harus siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi dengan pendekatan yang proaktif dan tidak alergi terhadap segala bentuk perubahan.
“Sebagai organisasi yang tidak tunggal, birokrasi saling terhubung satu dengan lainnya dan ini membutuhkan keselarasan dari seluruh sistem pemerintahan yang berjalan. Eksplorasi terhadap metode dan cara kerja baru untuk mencapai hasil kebijakan yang optimal haruslah menjadi bagian pembelajaran dari birokrasi publik kita,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika