REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Jawa Timur, Suko Wiyono meminta Mendikbud Nadiem Makarim lebih memperhatikan perguruan tinggi swasta (PTS). Suko merasa, selama ini PTS selalu dinomorduakan oleh pemerintah. Terutama saat para lulusannya memasuki lapangan kerja.

"Perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS diberi kesempatan yang sama di BUMN yang gede. Jangan hanya PTN saja. Karena biasanya kan PTN yang didahulukan, beda cerita kalau PTS," kata Suko usai menghadiri rapat pengurus besar Aptisi di Surabaya, Rabu (29/1).

Suko melanjutkan, pemerintah daerah juga lebih tertarik menjalin kerja sama dengan PTN, bukan PTS. Maka dari itu, dia berharap agar Presiden Joko Widodo dan Mendikbud Nadiem Makarim ikut mengawal keberlangsungan PTS. Dia juga meminta peraturan menteri yang lebih mengutamakan PTN, dan menomorduakan PTS agar dicabut.

"Kita harus ngomong kepada pak menteri dan pak presiden, harapan kita kalau tidak dikawal ya akan kelewat. Misalnya saja penelitian dan pemerintah daerah saja itu ada aturan bahwa penelitian itu kerja sama dengan PTN. Sampai sekarang belum dicabut itu Permen dan itu tidak bagus," ujar Suko.

Suko juga berharap, Nadiem bisa menggelontorkan dana lebih untuk PTS. Supaya produk atau lulusan PTS bisa berkualitas. Dana yang digelontorkan, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk diklat, agar SDM PTS lebih meningkat kualitasnya.

"Kalau PTS yang bagus di Surabaya ada Petra, itu ndak kalah. Tapi juga ada bagian besar yang lemah. Nah ini harus di push jangan dibiarkan," kata Suko.

Saat ini, kata dia, jumlah perguruan tinggi swasta di Jatim ada 332. Ia berharap keseluruhan PTS itu mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika