REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) segera melakukan identifikasi topik-topik riset yang bisa dikembangkan. Tak hanya itu, Jokowi meminta konsolidasi terhadap Rp 27,1 triliun anggaran riset yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan unit riset.
Tujuannya, seluruh hasil riset bisa dihilirisasi dan benar-benar terhubung dengan industri. "Anggaran litbang kalau kita gabung Rp 27,1 triliun. ini angka yang besar. Ini dulu yang diselesaikan, sehingga menghasilkan hilirisasi riset yang baik. Jangan sampai riset cuma jadi laporan dan ditaruh di lemari," kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas BRIN di Puspitek, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/1).
Jokowi menegaskan komitmennya mendukung riset nasional. Caranya, dengan menggeser alokasi anggaran pembangunan infrastruktur ke pembiayaan riset.
Tentu, langkah ini dilakukan apabila seluruh target pembangunan infrastruktur pemerintah rampung dikerjakan. "Infrastruktur selesai, tak geser anggaran infrastruktur masuk ke sini. Kita harus mempersiapkan ini untuk masa depan bangsa," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga meminta BRIN benar-benar memetakan topik riset mana saja yang bisa segera dikembangkan. Sejumlah topik riset yang bisa digarap, ujar Jokowi, antara lain bidang energi, pangan, farmasi, pertahanan, hingga teknologi informasi.
Di bidang energi misalnya, pemerintah tengah mengejar target produksi biodiesel 100 persen atau B100. Pemerintah, melalui Pertamina, menggandeng ilmuwan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk memproduksi katalis sebagai komponen utama pencampuran solar dengan FAME serta produksi B100.
Kemudian di bidang pertahanan, Jokowi mendorong periset dalam negeri untuk mengembangkan drone atau pesawat nirawak. Jokowi memang mulai mendorong menteri-menterinya untuk mendukung penuh pengembangan industri alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional.
"Inilah riset ke depan yang harus kita loncatkan sehingga negara kita tidak tertinggal. Sehingga kita harapkan itu jadi nilai tambah bagi negara dan perkenomian," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika