REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim tentang konsep Kampus Merdeka. Saat ini, kampus yang berada dibawah Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mengubah kurikulum dari akademik ke vokasi.
"Sebanyak 30 persen di kelas dan 70 persen di lapangan, di lembaga, masyarakat dan organisasi. Mempelajari apa kompetensi yang ada," ujar Direktur Poltekesos, Marjuki saat acara Dies Natalies Poltekesos ke 55 di Bandung, Selasa (4/2).
Meski belum mencermati konsep kampus merdeka, ia mengungkapkan regulasi pendidikan di Poltekesos fokus ke vokasi dan hal tersebut sejalan dengan konsep Mendikbud. Sehingga diharapkan, lulusan Poltekesos bisa mandiri dan terserap oleh dunia kerja.
"Ada irisan sama (dengan konsep Kampus Merdeka), tidak melulu di kampus. Iya mendukung," katanya.
Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian, Kemensos, Syahabuddin menambahkan Dies Natalies ke 55 menjadi momentum untuk melakukan evaluasi perkembangan Poltekesos agar terus bisa bersaing ditingkat nasional dan internasional. Saat ini, pihaknya tengah mengerjakan beberapa program pengembangan kampus.
"Ada pembangunan kampus 2 di Soreang, (wacana) pola kedinasan dan menyusun rencana peraturan pemerintah dan permensos tentang pekerja sosial," ungkapnya.
Dari lulusan Poltekeses mencapai 14 ribu, ia mengatakan banyak profesi yang dijalankan menjadi pengusaha, politisi dan bekerja di instansi pemerintahan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan konsep Kampus Merdeka mendukung terciptanya keleluasaan bagi perguruan tinggi. Khususnya untuk meningkatkan kapabilitas agar mampu menghasilkan lulusan yang mumpuni dan terserap di dunia kerja.
Di dalam kebijakan kampus merdeka, Nadiem menjelaskan kemitraan akan lebih terbuka. Kemitraan ini bisa dilakukan lintas program studi, universitas, dunia industri, perusahaan, kementerian/lembaga, hingga organisasi nirlaba tingkat dunia membuka peluang bagi perguruan tinggi mewujudkan kebijakan Kampus Merdeka.