REPUBLIKA.CO.ID,BUNTOK--Komisi I DPRD Kabupaten Barito Selatan meminta Pemkab Barsel untuk ikut menyelesaikan masalah tunggakan tunjangan sertifikasi guru di daerah setempat yang mencapai Rp 5,091 miliar.

"Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dapat menelusurinya ke Kementerian Keuangan sehingga tunggakan tersebut dapat dicairkan," kata Ketua Komisi I DPRD Barsel Arif, S.Pi. di Buntok.

Ia menjelaskan bahwa tunggakan pada tahun 2011 sebesar Rp 2,081 miliar, kemudian pada tahun berikutnya sebesar Rp 3,010 miliar.

Hal Itu terjadi, kata Arif, karena jumlah dana yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan tidak sesuai dengan jumlah guru penerima tunjangan sertifikasi di Barsel. Misalnya, pada tahun anggaran 2011, dana yang disalurkan sebesar Rp 11,1 miliar, sedangkan dana yang diperlukan Rp 13,2 miliar.

Begitu pula, lanjut dia, tunjangan sertifikasi untuk 688 guru pada tahun 2012 yang diperlukan sebesar Rp 26,7 miliar, namun yang disalurkan Rp 23,7 miliar.

Kepada para guru penerima tunjangan sertifikasi, dia meminta mereka untuk bersabar karena dana tersebut bukan disalahgunakan instansi terkait, seperti yang telah disangkakan selama ini.

Sementara itu, Bupati Barsel Ir.H.M. Farid Yusran, M.M. mengatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri kekurangan pembayaran profesi dan tambahan penghasilan guru tersebut.

Terkait dengan hal itu, pihaknya telah melayangkan surat ke Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 13 Juli 2012.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, kekurangan pembayaran tunjangan tersebut dapat segera dicairkan," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika