REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Kota Surabaya meminta Dinas Pendidikan setempat untuk meninjau kembali pelaksanaan "try out" menjelang Ujian Nasional (Unas) karena selama ini dijadikan ukuran keberhasilan Unas, padahal kenyataannya tidak.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Senin, mengatakan, selama ini dalam menghadapi Unas, siswa di Surabaya kerap diikutkan dalam try out yang dilakukan secara online.
"Harus ada cara lain atau alternatif pengganti try out sebab cara itu terbukti gagal," katanya.
Menurut dia, try out tidak bisa dijadikan jaminan bagi para siswa yang akan ikut Unas bakal lulus dengan mudah. Masalahnya, Selama ini para siswa sudah memandang ketika sudah lulus try out pasti akan lulus Unas.
"Try out itu kan hanya simulasi, jadi tidak bisa menjadi tolak ukur. Pola pikir semacam itu yang perlu kita rubah kepada para peserta didik sebab try out hanya salah satu usaha dalam menghadapi Unas," katanya.
Baktiono mengatakan pada pelaksanaan Unas tahun ini, ada perbedaan mencolok dibandingkan tahun sebelumnya, dimana dalam pelaksanaa Unas 2012 jumlah paket soal hanya berjumlah 5, maka pada Unas 2013, pemerintah pusat telah menyiapkan 20 varian soal yang berbeda dalam satu ruangan.
"Ini akan menjadi sebuah tantangan yang cukup berat bagi semua pihak. Mulai dari siswa, sekolah, guru hingga orang tua. Makanya, perlu dipersiapkan dan punya strategi yang jitu dalam menghadapai Unas mendatang," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, Komisi D akan terus mematau keseriusan Dindik dalam mempersiapkan Unas. Menurutnya, dengan alokasi anggaran pendidikan yang besar, sudah sepantasnya pendidikan Surabaya menjadi yang terbaik di Jatim.
"Surabaya memiliki anggaran pendidikan terbesar bila dibandingkan dengan daerah lain di Jatim. seandainya sampai kalah dengan daerah lain tentu sangat memalukan," katanya.
Tidak hanya itu, secara tegas Baktiono juga mengaku tidak sepakat dengan sistem Unas yang ada sekarang. Menurut dia, dengan karakteristik masalah pendidikan yang berbeda di tiap daerah, harusnya tiap daerah diberi otonomi dalam menyelenggarakan ujian nasional daerah (Unda).
"Namun soal yang yang dibuat harus mengacu kisi-kisi dari Pemerintah Pusat. Kalau soalnya flat seperti sekarang, tentu kasihan bagi daerah tertentu," katanya.
Sementara terkait kerap terjadinya kebocoran soal ujian, pria berkaca minus itu memiliki solusinya, salah satunya petugas yang membuat soal harus dikarantina hingga ujian nasional selesai.
"Kalau tidak mau, ya, serahkan saja pada Perum Peruri yang terbukti kapabel dalam membuat surat dan dokumen rahasia. Jika kembali diserahkan pada percetakan umum, ya, pasti akan terjadi kebocoran soal terus," katanya. Abdul
Ikuti Whatsapp Channel Republika