REPUBLIKA.CO.ID,BANJARMASIN--Sebanyak 3.600 lebih Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kalimantan Selatan hingga kini belum tersentuh bantuan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, karena program bantuan PAUD dari Provinsi baru dimulai pada 2012.
Kepala Bidang Bina Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel HM Zaini di Banjarmasin, Jumat mengatakan hal tersebut.
"Dari jumlah tersebut, baru 130 PAUD yang mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel," katanya.
Menurut dia, banyak sarana dan prasarana PAUD kini sangat memprihatinkan, padahal peran sekolah tersebut sangat penting untuk mempersiapkan anak pada usia emas.
Pemberian bantuan kepada PAUD baru dimulai pada APBD perubahan 2012, karena sebelumnya, penanganan PAUD hanya dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten dan kota.
"Kita telah memprogramkan akan terus memberikan perhatian kepada PAUD setiap tahunnya baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan," katanya.
Bantuan kepada PAUD, tambah dia, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD terutama untuk pembelian sarana dan prasarana tempat pendidikan anak usia dini tersebut.
Selama ini banyak PAUD yang belum bisa mandiri karena mayoritas dimiliki oleh pribadi, sehingga sarana dan prasarana yang diberikan terkadang kurang memadai, begitu juga dengan kualitas pengajarnya.
Meningkatkan kualitas SDM PAUD, kata dia, pihaknya sudah memberikan bantuan bagi guru PAUD untuk menempuh pendidikan sarjana.
Saat ini ada 218 guru PAUD se Kalsel yang mendapatkan bantuan biaya kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
Saat ini sebanyak 112.251 anak yang bersekolah PAUD dengan jumlah guru PAUD sendiri mencapai 10.812.
"Total biayanya untuk peningkatan sumber daya manusia ini mencapai Rp6 miliar," katanya.
Kasi Sarana dan Prasarana Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Idrus mengatakan Banyak PAUD yang tak layak untuk dijadikan tempat belajar karena kemampuan keuangannya minim.
"Saat ini angka partisipasi kasar (APK) PAUD di Kalsel masih rendah yakni di bawah 50 persen," katanya.
Angka tersebut masih di bawah angka rata-rata nasional yang mencapai 56 persen, dengan perbaikan sarana dan prasarana, diharapkan pelayanan PAUD bisa efektif dan baik. Dengan demikian diharapkan APK PAUD meningkat dan juga berdampak pada meningkatnya indeks pembangunan manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika