REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus bertanggung jawab atas penundaan penyelenggaraan ujian nasional tingkat sekolah menengah atas dan sederajat di 11 provinsi yang semula dijadwalkan mulai 15 April 2013 diundur selama dua hari.
"Apa pun alasannya bahwa penundaan ujian nasional dari 15 April ke 17 April 2013 adalah potret kegagalan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengorganisasi atau pun merencanakan agenda strategis tersebut," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Konawe Zailin di Kendari, Ahad (14/4) malam.
Penundaan ujian nasional yang baru pertama kali terjadi mengindikasikan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud tidak siap mengembang tanggungjawab penyelenggaraan ujian.
Provinsi Sulawesi Tenggara bersama 10 daerah lain mengalami penundaan ujian nasional karena keterlambatan distribusi naskah soal dan lembar jawaban dari perusahaan percetakan yang ditunjuk oleh Kemendikbud.
"Berbagai asumsi menyelimuti penundaan penyelenggaraan ujian nasional tepat waktu. Ada yang menduga berhubungan dengan politik, ada pula yang mensinyalir ketidak profesionalan rekanan pemenang tender. Bagi publik sah-sah saja karena baru pertama kali terjadi," kata Zailin.
Berdasarkan penyampaian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ujian nasional SMA/ MA/ SMALB/ SMK/ paket C di Sultra baru dapat dilakukan pada Rabu (17/4), kata Kepala Dinas Pendidikan Sultra Damsid.
Pemberitahuan melalui pesan singkat disebutkan, "Yth. Kadisdik Sultra, karena kendala teknis di percetakan dan setelah koordinasi dengan BSNP maka untuk Provinsi Sultra UN SMU/MA/SMALB/SMK/Paket C mata pelajaran Senin dilaksanakan Jumat (19/4).
Selanjutnya, mata pelajaran hari Selasa dilaksanakan pada hari Senin (22/4). Jam pelaksanaan tidak berubah. Untuk mata pelajaran hari Rabu dan Kamis dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ada. Surat resmi akan dikirim (Khairil A Notodiputro, Kabalitbang). Cc: Ketua BSNP.
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Sultra Sabaruddin Labamba menilai manajemen Kemendikbud dalam menyelenggarakan ujian nasional masih jauh dari harapan.
"Ujian nasional ini kan pekerjaan berulang-ulang setiap tahun. Idealnya dari tahun ke tahun penanganannya harus lebih baik bukan bobrok. Disayangkan tertunda karena keterlambatan pendistribusian naskah soal dari pusat (Jakarta, red)," kata Sabaruddin politisi PAN.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar Kemendikbud tidak sentralistik menangani penyelenggaraan ujian nasional. "Pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa Dinas Pendidikan provinsi setempat sukses mengelola ujian nasional. Kok kenapa justeru diambil alih pemerintah pusat menjadi amburadul," kata Sabaruddin.
Pada tahun-tahun mendatang sebaiknya pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud cukup bertindak sebagai pengawas dalam penyelenggaraan ujian nasional, katanya.
Ketua panitia lokal ujian nasional 2013 Prof La Karimuna mengatakan personil yang akan menyalurkan, mengawasi dan memantau ujian nasional dari kalangan dosen Universitas Haluoleo sebanyak 406 orang siap menjalankan tugas.
"Personel lapangan sudah siap. Kami sudah menerima informasi bahwa ujian nasional ditunda hari Rabu (17/4) namun masih menunggu pemberitahuan secara tertulis dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan," kata La Karimuna.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra menyebutkan peserta ujian nasional SMU sebanyak 23.375 orang, MA 3.337 orang dan SMK 5.676 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika