REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar meminta Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) bertanggung jawab penuh terkait penundaan Ujian Nasional (UN) 2013.

"Permasalahan UN kali ini mengindikasikan bahwa perencanaan dan pengawasan yang tidak matang dalam proses persiapan UN. Karena itu saya meminta kepada Kemendikbud untuk bertanggung jawab penuh atas hal ini," kata Raihan dalam keterangan persnya yang diterima Republika Senin (15/4).

Menurut Raihan permasalahan-permasalahan pelaksanaan UN tahun ini seperti tertundanya UN di 11 provinsi dikarenakan belum selesainya soal dan lembar jawaban dicetak oleh salah satu pemenang tender yang mencakup 11 provinsi di Indonesia tengah.

Akibatnya untuk 11 provinsi ini UN baru akan dilaksanakan 18 April mendatang. "Ini sangat rentan terjadinya kebocoran soal mengingat tidak serentaknya pelaksanaan," kata Raihan.

Selain itu, pelaksanaan UN hari pertama pun ditemukan permasalahan seperti lembar jawaban bahasa Indonesia yang tertukar dengan bahasa Inggris. Ada juga kasus tertukarnya soal SMA dengan SMK. Belum lagi kualitas kertas yang buruk yang banyak dikeluhkan oleh para peserta UN.

"Kemendikbud harus melakukan evaluasi dan proses pengawasan terhadap percetakan yang lemah atau lalai. Misalnya, kenapa untuk proyek yang sejak awal tidak bermasalah dari sisi anggaran yang cukup besar bisa terlambat padahal 5 percetakan yang lain bisa tepat waktu?," kata Raihan.

Evaluasi tersebut lanjut Raihan juga mencakup penggunaan anggaran yang tidak semestinya dalam pengawasan di 11 provinsi yang ditunda ini.