REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Pendidikan yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pertemuan dengan salah satu pimpinan KPK, Busyro Muqoddas di Gedung KPK, Selasa(16/4).

Pimpinan KPK berjanji akan menindaklanjuti terkait kejanggalan-kejanggalan pelaksanaan UN yang dilaporkan Koalisi Pendidikan. "Tadi pada prinsipnya pertemuan dengan pimpinan KPK, memberikan data dan informasi, sifatnya masih kejanggalan. Busyro siap menindaklanjuti itu," kata anggota ICW, Febri Hendri yang dihubungi usai pertemuan tersebut.

Febri menambahkan kejanggalan-kejanggalan pelaksanaan UN yang dilaporkan kepada pimpinan KPK terkait dengan permasalahan penggandaan dan distribusi soal UN. Hal ini yang menyebabkan sebanyak 11 provinsi tertunda dalam pelaksanaan ujiannya.

Menurutnya KPK harus turun untuk menindaklanjuti adanya dugaan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Ia mengakui informasi yang disampaikan Koalisi Pendidikan memang masih informasi awal, namun itu tetap menjadi langkah awal KPK untuk menyelidikinya. "Ini memang masih awal, tapi KPK harus turun, tentu untuk melihat pidana korupsinya," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika