Rabu 17 Apr 2013 13:00 WIB

'Agar UN Dihentikan, Menterinya Diberhentikan Dahulu'

Rep: Dyah Ratna Meta Novi/ Red: Djibril Muhammad
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay
Foto: Republika/Amin Madani
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Ujian Nasional (UN) dinilai tidak berdampak bagi peningkatan kualitas peserta didik. Faktanya, UN justru menimbulkan ketidakjujuran di kalangan lembaga-lembaga pendidikan dan juga para peserta didik.

Takut siswanya tidak lulus UN, kata Saleh, banyak sekolah yang bermain curang dengan memberikan jawaban kepada para siswanya. "Kalau ada 20 siswa yang tidak lulus, citra sekolah menjadi turun," katanya, Rabu, (17/4).

Agar citra tetap bisa dipertahankan, terang Saleh, pihak sekolah seringkali mencari jalan pintas. Banyak kasus di mana para siswa telah dibekali jawaban satu hari sebelum UN dilaksanakan.

Pelaksanaan UN, kata Saleh, juga dinilai menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Ironisnya, anggaran besar itu harus dikeluarkan secara reguler setiap tahun. Padahal, jika evaluasi akhir siswa dipercayakan kepada pihak sekolah, banyak program lain yang bisa dilaksanakan dengan mempergunakan anggaran UN.

 

Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, ujar Saleh, UN dinyatakan bukan instrumen evaluasi pendidikan yang baik. Kemendiknas diminta untuk segera menghentikan program mubazir tersebut. Agar UN dapat

dihentikan, menterinya perlu diberhentikan terlebih dahulu.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement