REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), M Nuh, menuturkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Balitbang Kemdikbud akan memberikan keterangan terperinci terkait keterlambatan pelaksanaan dan tender Ujian Nasional (UN). 

"BSNP dan Balitbang akan memberikan keterangan dalam waktu dekat," kata Nuh pada konferensi pers di kantornya, Kamis (18/4). Menurut Nuh, saat ini dirinya tidak bisa memberikan banyak keterangan.

Ia pun menegaskan bahwa penyelenggara UN yakni BSNP dengan anggarannya dari Kemdikbud. "Namun, dalam kondisi genting seperti kemarin, dimana terjadi perubahan jadwal UN, harus ada yang bertanggungjawab. Saya ambil tanggung jawab itu. Yang penting 'kapal; selamat dulu," katanya.

Mengenai kontrak tender UN, Nuh menuturkan, yang lebih mengetahui Balitbang Kemendikbud. Nuh mengaku tidak tahu detail mengenai kontrak tender UN. "Kontrak seperti apa, ya tanya ke Balitbang," ujarnya.

Mengenai penyimpangan, Nuh mengatakan akan dibuktikan melalui investigasi yang dilakukan inspektorat jendral Kemdikbud. Investigasi meliputi tiga hal, yaitu pengadaan, panitia pelaksana, dan percetakan. "Di situ nanti hasilnya seperti apa oleh Irjen, saya persilakan diberi sanksi siapa yang lalai," katanya.

Mengenai dugaan ada nama staf khusus Mendikbud dan Komisi X DPR yang diduga terlibat dalam penyimpangan tender UN, Nuh menyatakan, hal tersebut harus dibuktikan melalui investigasi. "Jika hasil investigasi  terbukti, kita berikan tindakan," kata Nuh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika