REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai keterlambatan distribusi naskah ujian nasional (UN) di berbagai daerah dengan menyarankan agar pencetakannya dilakukan di masing-masing daerah.

Pencetakan mashkah-maskah UN itu sebaiknya dilakukan di daerah atau provinsi masing-masing untuk menghindari adanya kemungkinan keterlambatan distribusi, kata Jokowi, sapaan akrabnya, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

"Saya pikir seharusnya masalah pencetakan soal-soal UN menjadi tanggung jawab masing-masing daerah, supaya pendistribusiannya juga jadi lebih dekat," katanya.

Meskipun pelaksanaan UN di Jakarta berjalan dengan lancar, Jokowi mengaku tetap menyayangkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan ujian akhir tersebut.

"Keterlambatan itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Peristiwa ini bisa memengaruhi keadaan psikologis siswa yang tadinya sudah siap menghadapi UN, akhirnya malah kecewa karena ditunda," ujarnya.

Dia juga menyarankan sebaiknya naskah UN yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diserahkan dalam bentuk soft copy ke tiap-tiap daerah.

"Sehingga, nantinya biar menjadi tanggung jawab daerah masing-masing untuk mencetak dan mendistribusikan soal itu ke sekolah-sekolah. Tidak perlu disentralisir seperti itu. Jadi, keterlambatan itu bisa dicegah," tutur Jokowi.

Seperti diketahui, akibat keterlambatan pendistribusian soal, pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK dan sederajat di 11 provinsi di Indonesia terpaksa diundur.

Sebelas provinsi tersebut meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Gorontalo.