Sabtu 20 Apr 2013 16:56 WIB

DPD:Pendidikan Sentralistik Perlu Ditinjau Ulang

Red: Taufik Rachman
 Para siswa mengikuti pelaksanaan ujian nasional (UN) hari terakhir di ruang kelas SMUN 1 Jakarta, Kamis (18/4).   (Republika/Prayogi)
Para siswa mengikuti pelaksanaan ujian nasional (UN) hari terakhir di ruang kelas SMUN 1 Jakarta, Kamis (18/4). (Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID,PEKANBARU--Anggota Dewan Perwakilan Daerah Intsiawati Ayus menilai berbagai kendala yang dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2013 harus menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang sentralistik.

"Pengalaman kegagalan manajemen UN 2013 merupakan salah satu bukti kegagalan sistem penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik," kata Intsiawati di Pekanbaru, Sabtu.

Berbagai kendala dalam pelaksanaan UN tahun ini terjadi di daerah-daerah, khususnya di Indonesia bagian Tengah dan Timur.

Bahkan, penyelenggaraan UN di Riau nyaris mundur dari jadwal karena keterlambatan distribusi soal dan kekurangan soal yang menyebabkan dinas pendidikan setempat terpaksa menggandakannya dengan mesin fotokopi.

Anggota DPD dari Provinsi Riau itu mengatakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang struktural-birokratik dan sentralistik harus segera dihapuskan. Sebabnya, hal itu tidak relevan lagi dengan kondisi pendidikan dan institusi pendidikan yang berada di daerah setelah era otonomi daerah.

"Kebijakan pendidikan selayaknya diserahkan kepada pemerintah daerah. Sudah saatnya pemerintah pusat berkomitmen menerapkan desentralisasi pendidikan secara bertahap," katanya.

Ia menilai alasan desentralisasi pendidikan perlu dilakukan karena banyak kebijakan umum pendidikan di pusat yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kubutuhan masyarakat lokal.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement