REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menduga kuat adanya indikasi praktik korupsi yang dilakukan internal Kemendikbud. Ini melihat banyaknya kekurangan yang terjadi selama penyelenggaraan ujian nasional (UN) tingkat SMA, pekan ini.
"Kami sangat menduga kuat adanya dugaan indikasi korupsi di Kemendikbud," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi kepada Republika di Jakarta, Sabtu (20/4).
Menurut dia, kuatnya indikasi praktik korupsi tersebut terletak pada hal penggandaan dan distribusi soal UN ke seluruh provinsi. Setidaknya, ada permainan yang dilakukan dalam pengaturan dua hal tersebut.
Ia mengatakan, seharusnya ada dua perusahaan yang menangani penggandaan dan distribusi soal. Sehingga UN dapat berjalan serentak. Namun kenyatannya, hanya satu perusahaan yang dilibatkan Kemendikbud.
"Hanya perusahaan percetakannya saja. Sedangkan perusahaan kargonya tidak," ucap Uchok.
Ini yang justru membuat terlambatnya pengiriman soal di 11 provinsi yang berbuntut mundurnya pelaksanaan UN. Padahal seharusnya ada konsorsium antara perusahaan percetakan dan kargo pengiriman paket soal.
Uchok menduga, ada pihak yang mengubah dua ketentuan tersebut. Tak hanya itu, Fitra juga menilai, kualitas kertas soal UN, buruk karena mudah rusak.
"Yang seharusnya bertanggung jawab atas dua hal vital ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika