REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi X DPR, Popong Otje Djunjunan, melakukan inspeksi mendadak pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMPN 10 Kota Bandung, Selasa (23/4). Hasilnya, Popong menilai pelaksanaan UN ditingkat SMA maupun SMP asal-asalan.
Permasalahannya, kata dia, dari mulai distribusi soal, lembar jawaban sampai peralatan penunjang lainnya yang tidak sesuai jadwal menjadi bukti karut marut UN. "Dari dulu juga pelaksanaan UN masih asal-asalan," ujar Popong usai sidak di SMPN 10, Selasa (23/4).
Walau pun begitu, menurut Popong, UN memiliki sistem yang sangat baik. Hanya saja, dari sisi pelaksanaannya yang masih buruk. Hal tersebut, kata dia, membuat ujian tahunan bagi para siswa ini bercitra negatif. Padahal, UN bertujuan positif sebagai standar kelulusan siswa dan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Melihat kondisi tersebut, Popong menuntut pada pemerintah agar segera melakukan evaluasi pelaksanaan UN, agar pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun depan bisa lebih lancar. "Perencanaan dan pelaksanaa UN harus dibuat secara matang, jangan tergesa dan asal-asalan seperti sekarang," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Utut Adiayanto mengatakan pihaknya akan segera melakukan rapat kerja terkait pelaksanaan UN. Dalam rapat itu, dewan juga akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), M Nuh, pada Jumat (26/4). Seluruh data yang terhimpun, kata dia, akan dijadikan bahan evaluasi dalam rapat. Selain itu, temuan tersebut akan menjadi dasar rancangan APBN pendidikan tahun depan.
