REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun 2013 menuai kritik dari berbagai kalangan.
Anggota Komisi X DPR, Ahmad Zainudddin, menegaskan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh harus bertanggung jawab atas kisruhnya pelaksanaan UN. Zainuddin menilai buruknya pelaksanaan UN telah mencoreng wajah pendidikan Indonesia.
“Penundaan waktu ujian akibat keterlambatan distribusi soal, lembar jawaban yang berkualitas sangat rendah yang mudah rusak hingga jumlah naskah soal yang mencapai 20 jenis soal adalah cermin ketidaksiapan pemerintah dalam mempersiapkan UN dengan baik. Hal ini ditenggarai akan mempengaruhi kondisi psikologis siswa dalam menghadapi dan mengerjakan soal dalam UN,” jelas Zainuddin dalam rilisnya yang diterima Republika, Kamis (25/4).
Menurutnya, hasil kunjungan komisi X ke daerah menunjukkan betapa tingkat kegelisahan dan kekhawatiran siswa dan juga sekolah sangat tinggi terhadap hasil yang diperoleh dalam UN tahun ini nantinya.
"Mereka menyesalkan akibat dari sistem sentralisasi pencetakan soal oleh kemendikbud mengakibatkan keterlambatan distribusi soal ke seluruh pelosok daerah, dan ini tentu mempengaruhi secara keseluruhan persiapan di daerah,” ungkapnya.
Legislator PKS ini mendesak menteri Nuh untuk bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam pelaksanaan UN tahun ini. Tidak cukup hanya dengan meminta maaf atas persoalan yang terjadi, akan tetapi harus ada tindakan nyata dalam upaya perbaikan metode evaluasi pendidikan ke depannya.
“Pemerintah harus berani untuk menyerahkan pelaksanaan UN pada badan independen di setiap daerah atau jika pemerintah tidak mampu, maka UN selayaknya harus dihapuskan,” tegas politisi dari dapil Jakarta Timur ini.
Zainuddin mensinyalir bahwa jika hasil UN secara nasional nanti menunjukkan penurunan kualitas atau bahkan jika prosentase ke tidak lulusan siswa meningkat tinggi maka sekolah dapat menolak hasil UN 2013 karena evaluasi pendidikan nasional kita telah gagal.
Pihaknya mendesak Kemendikbud untuk segera menyiapkan langkah antisipatif terhadap hasil UN ini nantinya agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
''Dalam rapat kerja dengan komisi X pada tanggal 26 April mendatang kami akan minta agar Menteri Nuh harus bersikap kesatria dalam mempertanggung jawabkan hal ini dan kita berharap semoga tidak terjadi lagi peristiwa serupa di tahun yang akan datang,” ujarnya.
