REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Barat, mengakui jika sekarang ini kebanyakan tenaga guru terpaksa rangkap mengajar dampak kurangnya tenaga pengajar yang ada di daerah ini.
"Ini tentu persoalan di tengah pemerintah berupaya menggenjot peningkatan di sektor pendidikan. Bisa dibayangkan, jika rata-rata guru harus merangkap mengajar tentu hasilnya tidak akan maksimal," kata Kepala Dikbud Sulbar, H. Mulyadi Bintaha di Mamuju, Ahad (19/5).
Menurutnya, data jumlah tenaga guru yang ada di Sulbar sekarang ini hanya berkisar 14.000 yang berstatus PNS, tentunya jika dilihat dari kebutuhan maka jumlah guru ini tak berbanding lurus dengan kebutuhan. "Kurangnya tenaga guru di Sulbar ini akibat eforia pelaksanaan otonomi daerah yang memanfaatkan para kalangan guru banyak yang masuk ke birokrasi," ungkapnya.
Ia menyampaikan, kebanyakan guru meninggalkan profesinya karena persoalan ekonomi yang dianggap penghasilan yang didapatkan jauh dari upah yang layak.
Namun demikian, kata dia, saat ini pemerintah telah memberikan perhatian melalui pemberian tunjangan sertifikasi terhadap guru. "Guru-guru sekarang ini mulai merasakan kebahagiaan karena adanya tunjangan profesi. Kita harap, tunjangan profesi mampu meningkatkan kompetensi para guru yang ada di daerah," ujarnya.
Mulyadi Bintaha yang juga ketua PGRI Sulbar ini menyampaikan kekurangan tenaga guru sekarang ini hanya ditutupi guru tenaga honorer. "Guru tenaga honorer tentu tidak dapat diharapkan karena penghasilan yang serba pas pasan. Kita minta tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi PNS untuk menutupi kekurangan," ungkapnya.
Mulyadi menuturkan, kekurangan guru di Sulbar khususnya di wilayah terpencil yang masih sulit dijangkau sehingga pelayanan pendidikan di daerah terpencil tidak begitu maksimal. "Daerah yang berada di pegunungan diakui masih kekurangan tenaga guru dalam memberikan pengetahuan kepada siswa, begitu juga di daerah kepulauan dan pesisir pantai yang terpencil, akibatnya pelayanan mutu pendidikan di daerah terpencil tidak memadai dan tidak berkualitas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika