REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 akan memfokuskan pada pengentasan tuna aksara di 33 Kabupaten terpadat yang memiliki angka tuna aksara lebih dari 50 ribu orang.

"Pemerintah tidak dapat sendirian melakukan tugas pengentasan sehingga kami berharap seluruh pemangku kepentingan terlibat dan ambil bagian dalam mencerdaskan bangsa, " kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (Paudni) Lydia Freyani Hawadi dalam Rakor Sinergi Perluasan Akses Program Pendidikan Kemasyarakatan di Yogyakarta, Selasa.

Ia mengatakan keberadaan tuna aksara memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan.

Karena itu, katanya, pekerjaan mengurangi angka buta aksara merupakan tugas bersama seluruh elemen masyarakat dan bangsa Indonesia, katanya. "Pada kesempatan pertemuan ini saya ingin menggugah pemerintah daerah untuk mau mengalokasikan APBD secara layak untuk pengentasan tuna aksara," katanya.

Kemdikbud memberikan apresiasi terhadap Pemda Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mengalokasikan APBD cukup besar untuk keaksaraan, katanya.

Data Ditjen Paudni terdapat tujuh provinsi dengan angka kemiskinan yang tinggi disertaai jumlah tuna aksara yang tinggi, yaitu Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Timur.

Dari provinsi-provinsi tersebut, sebanyak 2,54 juta orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50 ribu orang. Kabupaten Nias Selatan di Sumatera Utara menjadi yaang terpadat di Indonesia.

Untuk mengentaskan tuna aksara di ketiga belas provinsi itu, Ditjen Paudni telah menganggarkan sejumlah dana bantuan sebesar Rp24,77 miliar. Sementara untuk 33 kabupaten yang terdapat tuna aksara dianggarkan bantuan sejumlah Rp23,22 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika