REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (PPKLK Dikdas) Kemendikbud Mudjito mengatakan cukup banyak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang belum maksimal mendapatkan akses pendidikan.

Berdasarkan data Susenas 2012 Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) tercatat sebesar 95,6 persen dan untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) sebesar 77,7 persen.

"Sisanya 4,4 persen untuk jenjang SD/MI dan 22,3 persen untuk jenjang SMP/MTs termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang belum mendapatkan layanan pendidikan," kata Mudjito pada 'Deklarasi Kabupaten Bandung sebagai Pelopor Kabupaten Inklusif' Sabtu (22/6).

Menurut Mudjito anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti gangguan penglihatan, pendengaran, intelektual yang disebabkan karena faktor ekonomi, geografis, sosial, atau bencana, rentan kesulitan mendapatkan layanan pendidikan. Karena itu, kata dia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) saat ini membangun banyak unit sekolah baru dan meningkatkan daya tampung Sekolah Luara Biasa (SLB), dan terus memperluas jangkauan layanan pendidikan inklusif.

"Sejalan dengan semangat pendidikan untuk semua lapisan, maka karakteristik khusus tersebut tidak bisa menjadi alasan tercerabutnya hak pendidikan mereka," tutur Mudjito.

Data terakhir di Direktorat PPKLK Dikdas tercatat jumlah sekolah inklusif dan siswa yang mengikuti program bertambah dua kali lipat dalam satu terakhir terakhir menjadi 2603 sekolah dengan jumlah siswa ABK sebanyak 46783 anak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika