REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konvensi ujian nasional (UN) yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pada Kamis (26/9) besok, tak hanya mengundang kelompok pro UN.
Namun, aktivis yang kontra UN pun diundang walaupun jumlahnya tak terlalu banyak. Di acara tersebut, aktivis yang menolak UN berencana akan membagikan 'Buku Hitam UN' ke peserta konvensi.
"Kami akan berikan 'Buku Hitam UN ke peserta konvensi. Kalau menteri, sudah pernah dikasih," ujar Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang juga aktivis Koalisi Reformasi, Retno Listyarti, kepada Republika, Rabu (25/9).
Retno mengatakan, buku tersebut diberikan pada peserta konvensi agar semuanya melek. Bahwa, UN menghancurkan masa depan anak bangsa.
"Bukunya memang cuma ada 50, jadi kemungkinan yang kami memberikan ke perwakilan wilayah saja," katanya.
Retno mengatakan, selain memberikan buku pada konvensi tersebut, ia akan memberikan rekomendasi hasil konvensi rakyat yang digelar Selasa (24/9). Salah satu rekomendasinya, meminta pemerintah mereposisi UN kembali pada fungsinya.
"Kami pun menyayangkan mengapa aktivis KRP yang diundang hanya saya dan Pak Suparman. Kenapa hanya sedikit orang yang kontra yang diundang," katanya mempertanyakan.
Menurut Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), saat konvensi nanti, FGII tetap konsisten menolak UN untuk penentu kelulusan. Namun, kalau UN dilaksanakan hanya untuk pemetaan kualitas pendidikan nasional FGII tak keberatan .
"Selama ini, UN multifungsi selain untuk kelulusan siswa juga untuk akreditasi sekolah dan penilaian kinerja guru jadinya kecurangan terjadi. UN pun, menjadi penilaian kinerja kepala sekolah," katanya.
Iwan mengatakan, di konvensi FGII pun akan mendesak pengadilan negeri Jakarta untuk segera mengeksekusi putusan tentang UN. Selain itu, FGII akan melakukan judicial review PP 32/2013 ke MA yang mendasari terlaksananya UN.
"Kalau kalah, maka kami akan melakukan perlawanan politik dengan tidak menyalurkan aspirasi politik ke partai dan calon presiden/ wakil presiden yang mendukung UN," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika