REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mendorong terwujudnya Indonesia Layak Anak, yakni semua kabupaten/kota di negeri ini telah mengembangkan wilayahnya menjadi lokasi yang ramah bagi generasi muda.

"Saya optimistis hal ini dapat kita wujudkan jika melihat besarnya komitmen semua pemangku kepentingan mulai dari keluarga, masyarakat, dunia usaha sampai pemerintah, baik pusat, provinsi sampai kabupaten/kota," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Jumat (1/11).

Dia menjelaskan, untuk mewujudkan hal tersebut, para kepala daerah harus memperkuat koordinasi antar-satuan kerja perangkat daerah (SKPD).Selain itu, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan hak anak ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Kemudian mengeksplisitkan tugas dan fungsi pembangunan anak dalam nomenklatur kelembagaan daerah. Memperkuat jejaring dan kerja sama dengan swasta, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan pakar atau pemerhati anak.

Menurut Linda, pada saat ini terdapat 110 kabupaten dan kota yang telah berkomitmen akan menuju Kota Layak Anak (KLA)."Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 kabupaten/kota telah difasilitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," katanya.

Linda menyebutkan, sebanyak 50 kabupaten/kota telah mampu berkembang secara mandiri melalui pemanfaatan APBD masing-masing."Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan, khususnya yang telah mampu mengalokasikan APBD-nya untuk mewujudkan wilayah menjadi layak anak. Dengan demikian, setidaknya telah menunjukkan adanya komitmen dalam memenuhi hak anak di wilayahnya," katanya.

Dia menambahkan, KLA sebagai bagian dari pelaksanaan pengarusutamaan gender telah diinisiasi sejak tahun 2006.

Ikuti Whatsapp Channel Republika